KONTAN.CO.ID - DW. Surat kabar Times dan Daily Telegraph menyebut Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab (19/07) yang menuduh China telah melakukan pelanggaran HAM "berat", akan mengumumkan penangguhan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong di parlemen.

Menanggapi kabar ini, kantor luar negeri Inggris menolak memberikan koment

Pekan lalu Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan peralatan Huawei Technologies [HWT.UL] untuk dihapus sepenuhnya dari jaringan 5G Inggris pada akhir tahun 2027.

BNP Paribas Asset Management Soroti Peluang Investasi 2026 untuk Pertumbuhan Ekonomi

China tuduh Inggris jadi calo ke AS

Sebelumnya pada hari Minggu (19/07), Duta Besar China untuk Inggris memperingatkan tanggapan tegas jika London berusaha untuk memberikan sanksi kepada salah satu pejabatnya, seperti yang dituntut oleh beberapa anggota parlemen di Partai Konservatif Johnson.

"Jika pemerintah Inggris bertindak sejauh itu untuk menjatuhkan sanksi pada setiap individu di China, China pasti akan membuat respon tegas terhadapnya," ujar Liu Xiaoming dalam wawancaranya di Andrew Marr Show.

“Anda telah melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, mereka memberi sanksi kepada pejabat China, kami memberi sanksi kepada senator mereka, pejabat mereka. Saya tidak ingin melihat ini terjadi di hubungan China-Inggris," terang Xiaoming.

Dalam kesempatan yang sama, Raab mengatakan bahwa ia tidak akan tertarik pada penambahan daftar sanksi Inggris, tetapi ia pun menyangkal Inggris terlalu lemah untuk menantang China.

Inggris mengatakan undang-undang keamanan nasional baru melanggar perjanjian yang dibuat sebelum penyerahan Hong Kong pada tahun 1997 kepada pemerintah China, dan China telah menghancurkan kebebasan yang telah membantu menjadikan Hong Kong salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Pejabat Hong Kong dan Beijing mengatakan undang-undang itu penting untuk pertahanan keamanan nasional. China juga telah berulang kali mengatakan kepada negara Barat untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong.