KONTAN.CO.ID - Pemerintah RI memberikan bantuan sosial (bansos) melalui Kemensos untuk masyarakat tidak mampu.  

Kementerian Sosial (Kemensos) menyebutkan, pencatatan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai jenis bantuan sosial. 

Beberapa di antaranya meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI-JKN). 

Cara daftar bansos Kemensos 

Ramadan Berkah : Bank Mandiri Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Pada tahun anggaran 2025, penyaluran bansos tersebut masih berlangsung dengan tetap mengandalkan proses verifikasi silang dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. 

Syarat pendaftaran bansos Kemensos 

Untuk terdaftar dalam DTKS, calon penerima harus memenuhi syarat berikut: 

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki eKTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
• Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin Bukan berstatus ASN, TNI, atau Polri
• Belum pernah menerima bansos yang tidak diperbolehkan bersamaan. 

Baca Juga: Cek Nama Penerima BPNT 2025 Tahap 3 via cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi

Cara daftar DTKS 

Pendaftaran bansos Kemensos dapat dilakukan online via aplikasi “Cek Bansos” atau offline melalui kelurahan/desa. 

- Cara daftar bansos lewat online (Aplikasi cek bansos) 

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store
• Pilih menu “Buat Akun Baru”, isi NIK, No KK, nama lengkap, alamat, email, dan nomor HP.
• Unggah foto eKTP dan swafoto sambil memegang eKTP.
• Setelah verifikasi akun via email, login lalu masuk ke menu “Daftar Usulan”, isi data diri dan anggota keluarga, pilih bantuan yang diinginkan, lalu kirim usulan 

- Cara daftar bansos offline (Kelurahan/desa) 

• Warga mendatangi kantor desa atau kelurahan membawa dokumen asli KTP dan KK.
• Kepala desa/kelurahan bersama perangkat melaksanakan musyawarah untuk menetapkan warga yang layak sebagai calon DTKS.
• Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diajukan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi, termasuk kunjungan lapangan.

Baca Juga: Cek Bantuan PIP 2025 Online: NISN dan Nama Ibu Saja Cukup