KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Koalisi Pakatan Harapan akhirnya memenangi pemilu di Malaysia yang berlangsung 9 Mei 2018 kemarin. Kemenangan ini sekaligus akan mengantar Mahathir Mohamad menduduki kembali kursi Perdana Menteri yang pernah dia tinggalkan 15 tahun lalu (2003).

Kehadiran Mahathir yang telah berusia 93 tahun dalam percaturan politik zaman now ini semula tidak terlalu dipandang serius. Namun, lambat laun, popularitas koalisi oposisi yang menjagokan dia semakin meningkat.

Sebagian pakar melihat salah satu kunci kemenangan Pakatan Harapan adalah kejelian mereka untuk memanfaatkan isu kesejahteraan di kalangan rayat kecil. Secara operasional, isu-isu itu dikemas dalam sebuah manifesto berjudul Buku Harapan.

Memiliki tag line "Membina Negara, Memenuhi Harapan" buku ini berisi 60 janji yang akan dilakukan pemerintah jika mereka memenangi pemilu. Janji-janji itu sangat beragam, mulai penghapusan tarif jalan tol sampai pemberantasan korupsi.

Selain itu, manifesto ini juga secara jeli mencantumkan komitmen khusus kepada target suara kalangan masyarakat tertentu. Komitmen khusus itu ditujukan kepada warga FELDA (semacam transmigran), warga berdarah India, para wanita, anak muda, dan para lanjut usia.  

Di antara beragam janji dan komitmen tersebut, 10 di antaranya dijanjikan bakal terwujud dalam kurun 100 hari pertama pemerintahan baru ini bekerja. 

Penasaran terhadap "10 janji 100 hari" Mahathir Mohamad? Berikut ini daftar dan penjelasan singkatnya: 

1. Menghapus pajak barang dan layanan (good and services tax). Ini merupakan semacam pajak pertambahan nilai di Indonesia. Mahathir dan koalisasinya menganggap pajak ini semakin menekan penderitaan rakyat kecil karena pajak ini berlaku tidak pandang bulu.

2. Pakatan Harapan berjanji untuk menstabilkan harga bahan bakar minyak. Mereka juga berjanji untuk menerapkan kembali sistem subsidi BBM yang sudah dihapus pemerintah Malaysia pada 2014 lalu.

Buku Harapan membeberkan, salah satu perwujudan dari subsidi bersasaran ini adalah pemberian subsidi dengan kuota yang akan ditetapkan kemudian bagi sepeda motor dengan mesin di bawah 125 cc dan mobil bermesin di bawah 1.300 cc. 

3. Pemerintahan baru juga akan menghapus utang para pengutang FELDA. FELDA adalah badan milik pemerintah Malaysia yang di masa lalu bertugas mengangkat kesejahteraan rakyat miskin dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki lahan pertanian baru. Di Indonesia skema FELDA ini mungkin mirip-mirip program transmigrasi.

Nah, koalisi oposisi berkampanye bahwa para petani itu semakin terbenam oleh utang kepada FELDA dan menjanjikan akan menghapus utang yang tidak perlu.

4. Mengenailkan skema program dana pensiun bagi ibu rumah tangga. Pemerintah akan menyumbang 50 ringgit Malaysia per bulan untuk iuran dana pensiun bagi para ibu rumah tangga.

5. Pemerintah koalisi akan menyamakan standar upah minimum pekerja di seluruh wilayah Malaysia. Mereka juga berjanji menaikkan tingkat tarif upah minimum tersebut. Sekadar catatan, pada tahun 2016, tingkat upah minimum di Semenanjung Maaysia naik ke to RM 1.000.

6. Memudahkan restrukturisasi utang bagi nasabah pinjaman dana pendidikan untuk menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Para peminjam dengan pendapatan kurang dari RM 4.000 per bulan akan diperbolehkan penunda pembayaran utang mereka.

Koalisi Pakatan Harapan juga berencana menghapus kebijakan daftar hitam pengemplang pinjaman pendidikan yang selama ini menyebabkan mereka tidak bisa membuat paspor baru dan berpergian meninggalkan Malaysia.

7. Membentuk komisi kerajaan untuk mengusut skandal-skandal korupsi berkaitan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), the Federal Land Development Authority (FELDA), Majlis Amanah Rakyat (MARA), and Tabung Haji. Pemerintah juga berjanji merestruktur pemimpin lembga-lembaga tersebut.

8. Mengembalikan hak otonomi Sabah dan Sarawak sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Malaysia tahun 1963 (MA63).

9. Mengenalkan "Skema Peduli Sehat". Melalui skema ini bantuan dana senilai RM 500 per bulan akan diberikan kepada rumah tangga yang memiliki pendapatan bulanan RM 3,900 atau kurang, agar mereka bisa mengakses layanan kesehatan di klinik-klinik swasta.

10. Meninjau ulang beberapa mega proyek yang dikuasai oleh investor asing.

Itulah "10 Janji 100 hari" yang terbukti ampuh untuk menggeser kekuasaan koalisi pemerintah yang telah memerintah Malaysia selama lebih dari 60 tahun. Ternyata sebagian isu yang diangkat sebagai tema kampanye di Malaysia itu tidak terlalu asing bagi telinga kita di Indonesia.

Akankah sebagian akan dijiplak dan diimport ke sini? Mari kita tunggu saja. Sumber: ebook Buku Harapan dan sumber-sumber lain.

Editor: Hasbi Maulana