KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dari data TechCrunch 2017 ada 328 juta pengguna aktif Twitter di dunia Sebanyak 14% di antaranya terdiri dari pengguna Indonesia sehingga masuk dalam urutan lima besar negara dengan pengguna terbanyak. Begitu pun frekuensi dari aktivitas yang dihasilkan. Pada 2016, Twitter melaporkan ada 4,1 miliar cuitan yang diluncurkan pengguna Indonesia. Dari suvei yang digelar Komunitas TagihJanji mulai 1 Juli - 20 Desember 2017, ditemukan 10 akun pejabat publik dengan frekuensi tertinggi bercuit via Twitter. Mereka adalah, Walikota Bandung Ridwan Kamil (70), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (69), Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (66), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (65), Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (64).
Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti (63), Walikota Semarang Hendrar Prihadi (59), Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak (59), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (59), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (56). TagihJanji melihat, Twitter dianggap sebagai platform media sosial dengan frekuensi paling menonjol sehingga turut mempengaruhi tren dan opini di duniaTermasuk dalam urusan politik dan kebijakan publik. Hanya saja, di Indonesia peluang ini masih dinilai belum termanfaatkan dengan baik. Tidak begitu banyak pejabat maupun politisi di Indonesia yang berani membuka diri dan aktif dalam belantara percakapan Twitter tanpa batas. “Alih-alih bisa memangkas rumitnya alur birokrasi yang kompleks, sebagian besar akun resmi pejabat malah tetap tampil dengan memberi jarak kepada pengguna lainnya dengan aktivitas monolog dan minus interaksi,” ujar Sobih Adnan, selaku Ketua Komunitas TagihJanji di Jakarta, dalam keterangan pers, Minggu (14/1). Dari pembulatan jumlah 1.000 akun Twitter pejabat tinggi negara dan kepala daerah di Indonesia, cuma 127 akun saja yang mampu tertangkap dalam radar dan metode studi ini. Itu pun, tidak semuanya memiliki kemampuan interaksi yang baik. Rendahnya gelombang interaksi akun Twitter pejabat publik di Indonesia menjadi masalah. “Nyaris kami ambil kesimpulan, kemajuan teknologi tak memberi sumbangsih apa-apa dalam ikhtiar membangun kebijakan yang demokratis di Indonesia,” timpal Sigit A Nugroho, Founder komunitas TagihJanji. Di pengujung 2017, TagihJanji berhasil menghimpun 10 akun Twitter pejabat dari sekelas pimpinan lembaga tinggi negara, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Bupati di Indonesia dengan frekuensi interaksi yang cukup tinggi.
Sobih menambahkan, sruvei menggunakan alat dan metode khusus Frequency of Interaction Analysis (FIA). Dalam survei sepanjang 1 Juli hingga 20 Desember 2017 tersebut, berhasil disaring ribuan akun publik figur, pejabat, serta politisi yang hadir melalui kata kunci yang ditentukan. Survei memasang 10 indikator yang berhubungan dengan kelengkapan kategori interaktif-tidaknya sebuah akun. Indikator tersebut adalah tingkat cuit dengan muatan pemberian solusi terhadap suatu masalah (solutif), frekuensi timbal balik berupa retweet dan mention dengan pengikut (komunikatif), tidak membangun batas dan mengusung keterbukaan (egaliter), sigap dalam memberikan penjelasan, keterangan, maupun bantahan terhadap sebuah isu (klarifikatif), tanggap momentum (responsif), rutinitas cuit (aktif), jumlah followers (pengikut), gaya dan langgam komunikasi (modern), informatif (knowledge), serta kedekatan pemanfaatan akun secara langsung (kendali). Hasilnya, hanya ada 127 akun yang memiliki tingkat interaksi yang berkisar di antara 10%-15%,” jelas Sobih. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Sanny Cicilia