JAKARTA. Pemerintah akan memanfaatkan separoh lebih dana hasil penghematan subsidi BBM untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kemungkinan itu telah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam setiap kesempatan, termasuk pengarahan saat bertemu dengan gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, Jokowi selalu mengatakan agar dana hasil penghematan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. "Arahnya selalu ke situ, beliau minta dominan ke infrastruktur. Kemungkinan infrastruktur akan mendapat jatah 60% sementara sisanya untuk program lain," kata Basuki di kantornya, Rabu (26/11).

Pemerintah pekan lalu menaikkan harga solar dan premium sebesar Rp 2.000 per liter. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghitung, kebijakan tersebut mampu menghemat pengeluaran negara sampai dengan Rp 130 triliun. Selain pembangunan infrastruktur dana hasil penghematan akan digunakan untuk program kesejahteraan sosial.

Atas rencana itulah, beberapa waktu lalu Kementerian Pekerjaan Umum meminta dana hasil penghematan BBM subsidi tersebut sebesar Rp 12 triliun. Tambahan anggaran itu akan mereka gunakan untuk membangun tiga prioritas infrastruktur.

Pertama, untuk rehabilitasi satu juta hektare (ha) irigasi dengan kebutuhan dana Rp 4 triliun. Dana ini nantinya bakal melengkapi dana pembangunan irigasi yang sudah teralokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp 2 triliun yang akan mengairi lahan pertanian sebesar 120.000 ha.

Kedua, di sektor perumahan. Pemerintah akan menambah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi nelayan dan buruh di seluruh Indonesia dengan alokasi dana sekitar Rp 1 triliun.

Ketiga, menyediakan air minum bagi wilayah yang belum dialiri air minum. Setidaknya, Kementerian PU-Pera akan mengajukan Rp 7 triliun untuk program ini mengingat pemerintah punya target akses air minum terpenuhi 100% bagi seluruh rakyat Indonesia di tahun 2019.

Selain Rp 12 triliun untuk ke tiga proyek tersebut, Kementerian PU  juga akan mengajukan anggaran tambahan untuk pembangunan jalan dan jembatan. "Yang saya tahu dengan yang kemarin Rp 42 triliun, tapi itu belum diputuskan, dan masih dibicarakan dengan Bappenas," katanya.

Pelaksana Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, kalau usulan tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan itu disetujui dan dimasukkan ke dalam APBNP 2015, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di daerah perbatasan dan jalan pendukung proyek tol laut. "Fokus penggunaannya juga akan ke kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal," katanya.     

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa