JAKARTA. Dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jumat (15/8) lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh alokasi dana sebesar Rp 74,2 triliun.

Presiden mengatakan dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai faktor utama, diharapkan biaya logistik akan menurun dari 25,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2013 menjadi 23,6% dari PDB pada tahun 2015 mendatang.

Disamping konektivitas, Kementerian PU mengemban tugas untuk membangun infrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih serta pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, Kementerian PU akan membagi Rp 74,2 triliun ini dalam kelompok besar. Pertama, menunjang konektivitas yang berkaitan dengan jalan, yaitu dengan meningkatkan jalan-jalan yang masih substandar. Di luar itu, banyak jalan nasional yang lebarnya hanya 5 meter dan akan ditingkatkan minimal 7 meter.

"Untuk peningkatan ini, ada 2.300 kilometer (km) yang akan ditingkatkan konstruksi maupun lebar jalannya,” kata Djoko akhir pekan lalu.

Kemudian, dana tersebut akan dipakai untuk membangun jalan tol yang memerlukan support pemerintah, untuk tol yang secara finansial tidak layak. Seperti tol Medan-Kualanamu, tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), tol Manado-Bitung, dan tol Solo-Kertosono.

Menurutnya, alokasi dari dana jalan ini dalam rangka konektivitas, selain itu juga preservasi jalan yang lebih dari 30.000 km yang harus tetap dijaga untuk mendapatkan kemantapan jalan yang sekarang 94% menjadi 96% tahun depan.

"Meningkatkan pemantapan jalan juga dilakukan dengan membangun jalan baru di perbatasan sebanyak 153 km serta pembangunan banyak flyover dan underpass,” tambah Djoko.

Kedua, yaitu ketahan pangan dan ketahanan air. Saat ini, waduk yang sedang sedang dalam proses pembangunan sebanyak 21 waduk dan ada 195 embung yang akan dibangun di tahun 2015. Disamping itu juga, akan dibangun jaringan-jaringan irigasi baru seluas 33.000 hektare (ha), irigasi rawa 10.000 ha, serta air tanah di 65 titik.

Ketiga, masalah infrastruktur dasar yang langsung menunjang kebutuhan masyarakat, seperti air minum, sanitasi, dan persampahan.

Keempat, pemerintah akan menghindari daya rusak air karena orang tidak bisa hidup tanpa air, namun air bisa merusak segala macam.

“Disamping itu, seperti disampaikan Presiden tadi akan ada perkuatan pantai, jadi pemeliharaan pantai itu ada 22,5 km,” tambah Djoko.

Djoko mengungkapkan bahwa program tersebut di atas berdasarkan program yang sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan program-program dasar, yang boleh diubah, diperkuat maupun dikurangi pemerintah yang akan datang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie