JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada tujuh faktor yang menyebabkan pertumbuhan bank syariah belum bisa maksimal. Salah satunya adalah kurangnya sinergi dan dukungan dari pemerintah terkait pengembangan bank syariah. Dhani Gunawan Idat, Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah OJK mengatakan, koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah, masih kurang.

Hal ini bisa dilihat dari masih kurangnya insentif utamanya dari sisi pajak, riset dan pengembangan teknologi yang diberikan pemerintah.

“Bantuan riset, bantuan pusat pengembangan dan batnuan koordinasi serta bantuan sinergi dan pengerahan dana APBN sangat diperlukan oleh perbankan syariah,” ujar Dhani, akhir pekan lalu.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Sebagai gambaran, menurut Dhani, saat ini hampir tidak ada dana APBN yang ditempatkan di perbankan syariah. Nah, dengan selesainya pengembangan Bank BUMN Syariah, maka ke depannya diharapkan akan mulai banyak dana APBN yang masuk ke perbankan syariah sehingga bisa meningkatkan dana murah bank syariah.

Faktor lain uang menghambat adalah kurangnya permodalan, sehingga menyebabkan efisiensi perbankan syariah menjadi rendah. Selain itu, biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan.

Saat ini, tercatat hampir 60% struktur DPK bank syariah berbentuk deposito masyarakat, hanya 40% yang berbentuk dana murah.

Penghambat lain adalah produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Kuantitas dan kualitas SDM juga masih belum memadai, serta teknologi dan sistem informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan.

"Ditambah kesadaran masyarakat yang masih rendah serta pengaturan dan pengawasan bank syariah yang masih belum optimal,"ujarnya.

Saat ini, menutur Dhani, pemerintah sudah membuat perbaikan dengan membentuk komite nasional syariah. Nantinya, badan dibawah Bappenas ini akan melakukan sinergi, pengaturan dan pengembangan kebijakan syariah. “Nantinya komite ini dipimpin presiden, masih belum jelas apakah akan diturunkan dalam bentuk Keppres atau bagaimana.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News