KONTAN.CO.ID - SYDNEY.  Pengadilan Australia mendenda Uber Technologies Inc sebesar A$ 21 juta atau setara US$ 14 juta pada Rabu (7/12) karena memberikan ancaman biaya pembatalan yang tidak pernah dibebankan dan perkiraan tarif yang dilebih-lebihkan pada beberapa perjalanan.

Namun, hukuman yang diberikan ini lebih rendah dari yang diinginkan regulator.

Cabang Australia dari aplikasi berbagi tumpangan asal Amerika Serikat (AS) ini melanggar undang-undang konsumen dengan menyesatkan pelanggan dengan peringatan bahwa mereka akan dikenakan biaya karena membatalkan beberapa perjalanan dari tahun 2017 hingga 2021 dan dengan menggunakan algoritme perangkat lunak yang tidak akurat untuk memperkirakan tarif layanan taksi yang ditawarkannya hingga Agustus 2020, kata Pengadilan Federal.

Uber mengatakan dalam sebuah posting di situs webnya bahwa pihaknya meminta maaf kepada warga Australia "atas kesalahan yang kami buat, dan sejak saat itu kami secara proaktif membuat perubahan pada platform kami berdasarkan keprihatinan yang diajukan kepada kami".

Hakim Michael Hugh O'Bryan mengatakan dalam putusan tertulis bahwa dengan memberikan informasi yang tidak akurat pada aplikasi smartphone-nya, Uber "diharapkan untuk mengarahkan sebagian konsumen untuk mengubah keputusan mereka dan tidak melanjutkan pembatalan dan mungkin mencegah pembatalan di masa depan", sementara mendistorsi permintaan untuk layanannya.

Baca Juga: Ekonomi Australia Melambat di Kuartal III-2022, Ini Penyebabnya

Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), yang mengajukan kasus terhadap Uber, dan perusahaan teknologi tersebut telah menyetujui denda sebesar A$ 26 juta, tetapi O'Bryan mengatakan kepada pengadilan bahwa bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak "sangat tidak memadai". Hal tersebut akhirnya meninggalkannya untuk berspekulasi tentang kerugian bagi konsumen.

Bukti yang diberikan menunjukkan bahwa kurang dari 0,5% pelanggan Uber telah melakukan perjalanan karena kekhawatiran tentang biaya pembatalan. Algoritme UberTaxi melampaui perkiraan tarif 89% dari waktu, tetapi kurang dari 1% dari total perjalanan Uber menggunakan layanan itu, kata hakim.

Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa denda "jelas menandakan bisnis yang menyesatkan konsumen tentang biaya produk atau layanan adalah masalah serius yang dapat menimbulkan hukuman yang cukup besar".

Hakim telah menjelaskan bahwa hukuman yang lebih rendah "tidak boleh dipahami sebagai pengurangan apa pun dalam keputusan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk ... menghalangi pelanggaran Undang-Undang Konsumen Australia", tambah Cass-Gottlieb.

Editor: Anna Suci Perwitasari