KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law segera dirampungkan. Pasalnya, ini merupakan gerbang bagi derasnya aliran investasi yang akan masuk ke Indonesia.

"Semua tahu kalau masalah investasi di Indonesia itu ada beberapa hal. Misalnya saja, urus izin lokasi harus menunggu 3 tahun itupun belum tentu keluar," ujar kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Selasa (4/8).

Baca Juga: Soal RUU Cipta Kerja, ini penjelasan wakil ketua Baleg

Bahlil pun menjabarkan, Indonesia ini termasuk kalah dari sisi menarik investasi dari negara-negara sebayanya di Asia Tenggara, seperti Vietnam. Indonesia lemah dalam hal birokrasi, tanah, serta upah.

Dari sisi birokrasi, sudah dijelaskan kalau permintaan perizinan di Indonesia berbelit-belit dan memakan waktu. Sementara dari sisi upah, upah untuk tenaga kerja di Indonesia lebih rendah daripada upah yang ditawarkan di negara-negara di Asia Tenggara.

Lalu dari sisi tanah, harga tanah di Indonesia cukup mahal yaitu di kisaran Rp 3 juta - Rp 4 juta per meternya. Untuk membantu menyiasati hal itu, BKPM pun sudah membuka kawasan industri di Batam dengan menggandeng Badan Usaha MIlik Negara (BUMN).

Baca Juga: Ini kata Indef soal aturan baru tax allowance

"BKPM sudah urus lokasinya di Batam dan harga tanah lebih murah. Nanti bisa diatur harga tanah terjangkau, mau menawar gratis 5 tahun selebihnya sewa silakan, pokoknya bagaimanapun kalau lebih fleksibel nggak ada masalah," kata Bahlil.

Editor: Noverius Laoli