JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki kalkulasi politik sendiri terkait keputusannya memberikan jatah 16 kursi menteri untuk kader partai politik dalam kabinetnya mendatang. Apa saja perhitungan itu?

"Ini tentunya berkaitan dengan permasalahan dukungan politik, berkaitan dengan dukungan partai politik ke pemerintah," ujar Jokowi di Balaikota, Selasa (16/9).

"Selain itu juga berkaitan dengan hubungan eksekutif dengan dewan. Hal-hal itu semua harus dikalkulasi," sambung dia.

Jokowi menolak keputusannya itu dianggap bentuk kompromi terhadap partai politik yang telah memenangkannya dan Jusuf Kalla dalam pilpres lalu. Menurut dia, masuknya 16 menteri dari parpol untuk menciptakan pemerintah yang kuat.

"Bukan kompromistis. Wong lebih banyak yang profesional kok. Permasalahannya itu ada pada mewujudkan pemerintah yang kuat. Itu saja," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto