JAKARTA. Koalisi Jokowi-Jusuf Kalla menyerahkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Koalisi Jokowi-JK juga mengajak Koalisi Merah Putih untuk ikut dalam paket pimpinan ini. Apa yang mendorong koalisi Jokowi-JK menawarkan paket jalan tengah ini?

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menuturkan keputusan untuk memberikan Ketua MPR kepada DPD lantaran ada permintaan dari lembaga tersebut. 

"Ada keinginan dari DPD untuk menjadi ketua. Akhirnya, kami putuskan untuk bersama-sama dengan koalisi Jokowi-JK masuk dalam unsur pimpinan itu," kata Saleh, Minggu (5/10).

Koalisi Jokowi-JK menawarkan paket pimpinan dengan komposisi satu kursi DPD, dua kursi untuk koalisi Merah Putih, dan dua kursi lain untuk kubu Jokowi-JK. Koalisi ini menginginkan agar opsi ini bisa diterima sehingga tak terjadi pergesekan keras dalam pemilihan pimpinan MPR.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, mengutarakan alasan kubu Jokowi-JK mengajak koalisi Merah Putih dalam paket pimpinan MPR. Menurut Basarah, lobi kepada koalisi Merah Putih perlu dilakukan.

"Ini malah bagus terbuka untuk diskusi. Kalau kami mengajukan sendiri, malah jadi buntut," ucap Basarah.

Koalisi pendukung Jokowi-JK menghadapi tantangan di parlemen. Sebab, koalisi ini hanya diisi oleh PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKB. Jumlah ini masih kalah kuat dari koalisi Merah Putih yang diisi oleh enam partai politik, termasuk Partai Demokrat.

Koalisi pendukung Jokowi-JK sudah kalah dalam pengusungan paket pimpinan DPR yang dimenangkan Koalisi Merah Putih. 

Paket pimpinan DPR yang akhirnya terpilih yakni Setya Novanto (Golkar), Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra). Pada Senin, MPR akan kembali bersidang untuk memilih paket pimpinan MPR. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto