JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, akhirnya angkat bicara mengenai kajian yang dilakukan lembaganya terkait dugaan korupsi di dua instansi Pemprov DKI Jakarta. Menurut Busyro, kajian KPK terkait persoalan sapi dalam negeri di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Dharma Jaya dan ijin kelayakan kendaraan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dilakukan karena dua masalah itu menyangkut kepentingan publik. "Yang penting kan karena kepentingan publik ada di situ," kata Busyro saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7). Menurutnya, kajian yang sudah dimulai sejak awal tahun itu dilakukan berdasarkan pengalamannya dari beberapa sektor yang rawan penyimpangan. Busyro mencontohkan, penyimpangan itu biasanya terjadi dari celah kebijakan yang mendukung terjadinya korupsi. Sayang, Busyro enggan memaparkan hasil kajian KPK terhadap PD Dharma Jaya dan Dishub DKI. "Sampai sekarang saya belum memperoleh hasil dari tim yang ke DKI, kecuali ada informasi kalau pak Ahok welcome," imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengungkapkan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi di Dishub DKI dan PD Dharma Jaya. Tetapi, kata Johan, kajian tersebut belum menghasilkan kesimpulan. Menurutnya hingga kini kajian masih terus berjalan. Ahok mengungkapkan, adanya pertemuan antara pihak KPK dengan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, pembicaraan dilakukan terkait masalah trayek dan KIR di Dishub serta masalah distribusi daging di PD Darma Jaya. Kata dia, KPK melihat adanya potensi korupsi dalam sejumlah permasalahan tersebut.
Ini alasan KPK lakukan kajian di Pemprov DKI
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, akhirnya angkat bicara mengenai kajian yang dilakukan lembaganya terkait dugaan korupsi di dua instansi Pemprov DKI Jakarta. Menurut Busyro, kajian KPK terkait persoalan sapi dalam negeri di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Dharma Jaya dan ijin kelayakan kendaraan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dilakukan karena dua masalah itu menyangkut kepentingan publik. "Yang penting kan karena kepentingan publik ada di situ," kata Busyro saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7). Menurutnya, kajian yang sudah dimulai sejak awal tahun itu dilakukan berdasarkan pengalamannya dari beberapa sektor yang rawan penyimpangan. Busyro mencontohkan, penyimpangan itu biasanya terjadi dari celah kebijakan yang mendukung terjadinya korupsi. Sayang, Busyro enggan memaparkan hasil kajian KPK terhadap PD Dharma Jaya dan Dishub DKI. "Sampai sekarang saya belum memperoleh hasil dari tim yang ke DKI, kecuali ada informasi kalau pak Ahok welcome," imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengungkapkan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi di Dishub DKI dan PD Dharma Jaya. Tetapi, kata Johan, kajian tersebut belum menghasilkan kesimpulan. Menurutnya hingga kini kajian masih terus berjalan. Ahok mengungkapkan, adanya pertemuan antara pihak KPK dengan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, pembicaraan dilakukan terkait masalah trayek dan KIR di Dishub serta masalah distribusi daging di PD Darma Jaya. Kata dia, KPK melihat adanya potensi korupsi dalam sejumlah permasalahan tersebut.
