KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mendatang, salah satu isu yang mengemuka adalah masalah mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan aturan yang ada, ASN harus menjaga netralitasnya. Hanya saja, ada sebagian ASN yang kerap melanggar aturan ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan beberapa masalah mendasar terkait masalah netralitas ASN dalam pemilu.
Melansir
Kompas.com, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty, menyebutkan sejumlah penyebab dan motif ASN di balik ketidaknetralan dalam pemilu. Pertama, aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan atau adanya tekanan dari atasan. Kedua, implementasi regulasi yang ada dinilai kurang menggetarkan. Ketiga, Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pihak berwenang juga sering kali tidak dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Baca Juga: Anies Baswedan Apresiasi Putusan MKMK yang Mencopot Posisi Ketua MK Anwar Usman Provinsi dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi
Mengutip
indonesiabaik.id, Bawaslu mencatat, ada 22 provinsi dengan potensi kerawanan netralitas ASN pada pemilu 2024. Dari jumlah itu, ada 10 provinsi dengan kerawanan netralitas ASN tinggi. Berikut daftar lengkapnya: 1. Maluku Utara skor kerawanan netralitas ASN maksimal 100 poin. 2. Sulawesi Utara dengan skor kerawanan netralitas ASN sebesar 55,87 poin. 3. Banten skor kerawanan netralitas ASN 22,98 poin. 4. Sulawesi Selatan skor kerawanan netralitas ASN sebesar 21,93 poin. 5. Nusa Tenggara Timur skor kerawanan netralitas ASN sebesar 9,4 poin. 6. Kalimantan Timur skor kerawanan netralitas ASN sebesar 6,01 poin. 7. Jawa Barat skor kerawanan netralitas ASN sebesar 5,48 poin.
8. Sumatera Barat skor kerawanan netralitas ASN sebesar 4,96 poin. 9. Gorontalo skor kerawanan netralitas ASN 3,9 poin. 10. Lampung skor kerawanan netralitas ASN sebesar 3,9 poin.
Baca Juga: Putusan MKMK, Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Pilpres Ini Telah Dimulai dengan Luka Serius Editor: Barratut Taqiyyah Rafie