KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski lokasi ibu kota baru sudah ditetapkan di Kalimantan oleh pemerintah, namun letak kota yang dipilih belum juga diumumkan. Apa alasannya?

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, hal ini ditujukan agar tidak ada spekulan tanah atau properti di ibu kota baru. "Jadi kalau ada yang jual beli properti, jual beli tanah, jangan mimpi menjadi spekulator untuk ibu kota baru ini," tutur Bambang, Selasa (20/8).

Bambang mengatakan, lahan yang digunakan untuk ibu kota baru pun menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, bukan membeli lahan baru yang dimiliki oleh warga.

Baca Juga: Badan Otoritas Pemindahan Ibukota bakal dibentuk, apa tugasnya?

"Jadi pemerintah tidak akan melakukan yang namanya ganti rugi karena membeli lahan. Tetapi kita akan menggunakan lokasi yang sudah di tangan atau di bawah kendali pemerintah. Jadi spekulasi akan merugikan diri sendiri," tambah Bambang.

Bambang pun menegaskan, ibu kota yang baru ini hanya memindahkan pusat pemerintahan yakni istana dan lembaga eksekutif, legilatif, yudikatif, lembaga keamanan yakni kepolisian dan angkatan bersenjata, lapisan pertahanan baik statis dan dinamis, bank sentral dan perbankan utama, perwakilan negara/kedutaan besar, information and communication technologi (ICT), perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Baca Juga: Soal rencana pemindahan ibu kota, Tina Toon ibaratkan Jakarta seperti New York

Selain karena ketersediaan lahan yang luas dan milik negara, Kalimantan pun dipilih karena kriteria lain yakni melihat kemiringan lahan dan daya dukung tanah, ketersediaan sumber daya air, dan lokasi bebas dari bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie