KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus positif corona (Covid-19) terus bertambah. Per hari ini, Minggu (15/3), sudah ada 117 kasus Covid-19 di Indonesia. Meski terus bertambah, pemerintah belum memutuskan untuk menerapkan opsi lockdown atau mengunci akses masuk dan keluar dari sebuah daerah.

"Kita tidak pernah menempatkan opsi lockdown sebagai penyelesaian. Tentunya semuanya akan dinamis," ujar Juru bicara penanganan virus Corona Achmad Yurianto, Minggu (15/3).

Baca Juga: Belum terdampak virus corona, penjualan tiket mudik masih berjalan normal

Menurut Achmad, pemerintah tidak akan menutup suatu daerah dan membiarkan satu daerah tersebut tertular sepenuhnya. Menurutnya, dibandingkan melakukan penutupan akses terhadap sebuah daerah, lebih baik mencari sumber penularan dan melakukan isolasi.

"Kalau opsi lockdown, ingat kapal Diamond Princess, begitu dilockdown begitu cepat kasus ini bertambah bahkan sampai lebih 20%. Karena dikumpulkan saja di dalam dan dibiarkan kontak terus," terang Achmad.

Dia juga mengatakan, upaya lain yang bisa dilakukan adalah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan aktivitas. Misalnya membatasi dirinya untuk bepergian bila tidak dibutuhkan atau menghadiri kegiatan ramai bila tidak penting.

Baca Juga: BEI tetap optimistis dapat capai target pertumbuhan investor 25% di tahun 2020

Lebih lanjut Achmad menerangkan, opsi lockdown merupakan keputusan pemerintah. Keputusan lockdown ini pun harus ditetapkan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan banyak hal, mengingat Covid-19 mempengaruhi banyak aspek, bukan hanya soal kesehatan semata.

Dia menjelaskan, bila ada pertimbangkan untuk melakukan lockdown, maka harus dilihat apakah pilihan tersebut akan menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah baru. Menurut dia, opsi lockdown tak bisa dilakukan karena ikut-ikutan dengan negara lain.

"Kita hati-hati betul dengan ini. Kita tidak latah-latahan. Kita punya kehormatan  untuk bisa menentukan negara kita sendiri. Jadi tidak kemudian harus kenapa tidak ikut seperti ini seperti itu. Karena kita negara merdeka, tidak harus mengikuti mereka. Kita punya pertimbangan, di sini tim ahli banyak, yang bisa memberikan pertimbangan cukup banyak, dan kita yakini tidak perlu ada kepanikan," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .