JAKARTA. Pemerintah memutuskan mengurangi subsidi listrik pada rancangan APBN 2016 hingga menjadi Rp 50 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp 40 triliun merupakan subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 dan 900 volt ampere (VA) dan sisanya sebanyak Rp 10 triliun untuk pembayaran utang atawa carry over ke PT PLN. Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan mengatakan, pada tahun anggaran 2015, pemerintah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp 73,1 triliun, yang terdiri dari subsidi langsung tenaga listrik sebesar Rp 67 triliun dan sisanya merupakan carry over ke PLN. "Sehingga untuk tahun ini subsidi listrik yang disiapkan pemerintah turun sekitar Rp 27 triliun," kata dia, dalam jumpa pers di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (14/8). Asal tahu saja, pemerintah dalam RAPBN 2016 mengalokasikan anggaran untuk subsidi mencapai Rp 201,4 triliun dalam rancangan APBN 2016. Jumlah tersebut turun 5,04% dibandingkan rencana alokasi dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 212,1 triliun.
Ini alasan pemerintah kurangi subsidi listrik
JAKARTA. Pemerintah memutuskan mengurangi subsidi listrik pada rancangan APBN 2016 hingga menjadi Rp 50 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp 40 triliun merupakan subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 dan 900 volt ampere (VA) dan sisanya sebanyak Rp 10 triliun untuk pembayaran utang atawa carry over ke PT PLN. Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan mengatakan, pada tahun anggaran 2015, pemerintah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp 73,1 triliun, yang terdiri dari subsidi langsung tenaga listrik sebesar Rp 67 triliun dan sisanya merupakan carry over ke PLN. "Sehingga untuk tahun ini subsidi listrik yang disiapkan pemerintah turun sekitar Rp 27 triliun," kata dia, dalam jumpa pers di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (14/8). Asal tahu saja, pemerintah dalam RAPBN 2016 mengalokasikan anggaran untuk subsidi mencapai Rp 201,4 triliun dalam rancangan APBN 2016. Jumlah tersebut turun 5,04% dibandingkan rencana alokasi dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 212,1 triliun.