KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jabatan bos badan usaha milik negara (BUMN) bakal boleh diisi ekspatriat alias warna negara asing (WNA). Presiden Prabowo Subianto mengatakan, perusahaan BUMN boleh dipimpin warga negara asing. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

Prabowo menyebut telah mengubah regulasi yang mewajibkan pimpinan BUMN harus dijabat WNI. Kini, perusahaan plat merah bisa diisi orang asing agar pengelolaanya sesuai dengan standar bisnis internasional. 

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

"Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.

Baca Juga: Dividen BUMN Cukup untuk Lunasi Utang Kereta Cepat, Simak Rincian Utang Whoosh

Prabowo juga meminta BPI Danantara memilih talenta terbaik untuk memimpin perusahan milik negara itu. 

Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar jumlah perusahan BUMN bisa dipangkas hanya menjadi 200 perusaan dari sebelumnya 1.000 perusahaan. 

"Jadi, saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional," beber Prabowo.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menghilangkan tantiem pejabat dan pemangkasan separuh jumlah komisaris di perusahaan BUMN. 

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut efisiensi manajemen BUMN itu mampu menghemat hingga US$ 500 juta atau setara Rp 8,28 triliun setiap tahun.

"Jadi kita memiliki 1.000 perusahaan, katakanlah setiap perusahaan punya lima komisaris, jika dikali 1.000, maka ada lima ribu komisaris. Tapi kita menghemat setiap tahun itu 500 juta dolar AS hanya dengan melakukan ini," ujarnya dalam Forbes Global CEO Conference di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/20225). 

Baca Juga: Di Forum Forbes, Prabowo Pamer Capaian Makan Bergizi Gratis

Menurut Rosan, efisiensi tersebut menghasilkan dampak yang signifikan bagi keuangan perusahaan pelat merah itu sendiri. Sebab, sebelum ada pemangkasan komisaris jumlahnya bisa mencapai belasan orang.

"Semua BUMN harus berjalan sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan juga bertanggung jawab. Jadi saya melihat dewan komisaris, yang bukan benar-benar direktur, di dalam perusahaan mereka punya 12, 13, bahkan 14 komisaris," kata Rosan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk keadilan. Sebab, peran komisaris di tubuh perusahaan untuk melakukan pengawasan.

Selanjutnya: Live Streaming Jonatan Christie di Babak 16 Besar & Jadwal Denmark Open 2025

Menarik Dibaca: Halodoc Luncurkan Halofit untuk Tangani Obesitas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News