KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi yang terjadi di global, memang menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia (BI) dalam menentukan arah kebijakan moneter, termasuk suku bunga acuan. 

Namun, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan suku bunga BI tak didasarkan pada kondisi global. Melainkan, kondisi yang terjadi di dalam negeri. 

"Kebijakan suku bunga didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi inflasi dalam negeri ke depan. Selalu begitu. Kami memiliki otonomi dalam suku bunga kebijakan moneter," terang Perry, Kamis (16/3) di Jakarta. 

Perry menambahkan, memang peristiwa yang terjadi di global seperti contohnya kolapsnya tiga bank di Amerika Serikat (AS) nantinya akan mempengaruhi kebijakan bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed). 

Baca Juga: Meski Ekonomi Indonesia Tahan Banting, BI Tetap Waspadai Dampak Kolapsnya Bank di AS

Namun, ini tetap tak menggoyahkan BI dalam merumuskan kebijakan moneter untuk sesuai dengan kondisi Indonesia. 

Perry menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan BI dalam menentukan kebijakan moneter, termasuk suku bunga. 

Pertama, kondisi inflasi. Dengan inflasi yang mulai menurun, Perry yakin kenaikan suku bunga acuan sebesar 225 basis poin (bps) dari Agustus 2022 sudah memadai. 

Apalagi, dengan melihat kondisi inflasi inti yang tetap bergerak di kisaran 3% secara tahunan. Inflasi inti merupakan inflasi fundamental yang menjadi dasar pertimbangan suku bunga. 

Kedua, inflasi indeks harga konsumen (IHK). BI menargetkan inflasi IHK bisa di bawah 4% secara tahunan pada September 2023. 

Untuk menjaga hal ini, maka BI bergandengan tangan dengan otoritas menjaga inflasi terkait pangan agar tak terlalu bergerak liar. 

Baca Juga: BI Lakukan Stress Test Terhadap Dampak 3 Bank AS yang Kolaps, Ini Hasilnya

"Sehingga dari dasar pertimbangan ini, maka statement kami ulang terus menerus bahwa kenaikan suku bunga selama ini dan sekarang suku bunga di 5,75% sudah memadai," katanya. 

Meski begitu, Perry tak menampik apa yang terjadi di global akan mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. Sehingga, otoritas tetap harus waspada. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi