JAKARTA. Meski tergolong kecil, perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, BPR tak cuma bersaing dengan sesama BPR dalam menjalankan bisnisnya, tapi juga dengan bank-bank umum. Untuk itu, OJK sudah merumuskan berbagai rekomendasi agar BPR tetap bisa bersaing dan mempertahankan bisnisnya. Heru Kristiyana, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK IV menjelaskan beberapa arahan. Pertama, kata Heru, BPR harus lebih efisien. "Dalam hal ini, BPR harus bisa menarik dana murah dari masyarakat agar tidak tertekan biaya dana," ujar Heru, Senin (29/2). Kedua adalah persoalan SDM. Heru berencana bekerjasama dengan Perhimpunan BPR (Perbarindo) untuk mencari cara agar pegawai first graduate bisa masuk BPR. Ketiga adalah soal teknologi informasi. "Ini semacam transformasi di BPD, khususnya soal TI. Jadi, nanti diharapkan BPR tidak membangun TI-nya sendiri-sendiri, tapi buat satu yang besar hasil bersama-sama," tutur Heru. Arahan lainnya adalah soal governance. Arahan yang satu ini juga berkaitan dengan merger BPR. Heru mengatakan, OJK berharap BPR yang dimiliki satu grup melakukan merger. Apalagi, saat ini jumlah BPR mencapai 1.640. Menanggapi soal arahan itu, Joko Suyanto, Ketua Umum Perbarindo berpendapat, yang paling dimungkinkan soal merger adalah BPR yang satu pemilik. "Tapi, mesti persiapan yang bagus. Kami juga meminta ada insentif dari otoritas. Kalau yang tidak satu pemilik itu yang susah, karena tiap provinsi ada dan ini perlu pendekatan dan pemahaman lebih dalam," imbuh Joko. Di sisi lain, kata Joko, BPR punya batasan soal kepemilikan. Sesuai aturan, BPR harus dimiliki warga Indonesia. Meski begitu, pertumbuhan BPR saat ini masih terbilang baik dan tetap bertumbuh. Misalnya saja tahun lalu. Joko bilang, kredit BPR secara industri tumbuh 10%. "Tahun ini, dengan tren ekonomi yang diperkirakan akan membaik, perkiraan pertumbuhan kredit BPR bisa berkisar 13%-15%," tutup Joko. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ini arahan OJK agar bisnis BPR berkembang
JAKARTA. Meski tergolong kecil, perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, BPR tak cuma bersaing dengan sesama BPR dalam menjalankan bisnisnya, tapi juga dengan bank-bank umum. Untuk itu, OJK sudah merumuskan berbagai rekomendasi agar BPR tetap bisa bersaing dan mempertahankan bisnisnya. Heru Kristiyana, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK IV menjelaskan beberapa arahan. Pertama, kata Heru, BPR harus lebih efisien. "Dalam hal ini, BPR harus bisa menarik dana murah dari masyarakat agar tidak tertekan biaya dana," ujar Heru, Senin (29/2). Kedua adalah persoalan SDM. Heru berencana bekerjasama dengan Perhimpunan BPR (Perbarindo) untuk mencari cara agar pegawai first graduate bisa masuk BPR. Ketiga adalah soal teknologi informasi. "Ini semacam transformasi di BPD, khususnya soal TI. Jadi, nanti diharapkan BPR tidak membangun TI-nya sendiri-sendiri, tapi buat satu yang besar hasil bersama-sama," tutur Heru. Arahan lainnya adalah soal governance. Arahan yang satu ini juga berkaitan dengan merger BPR. Heru mengatakan, OJK berharap BPR yang dimiliki satu grup melakukan merger. Apalagi, saat ini jumlah BPR mencapai 1.640. Menanggapi soal arahan itu, Joko Suyanto, Ketua Umum Perbarindo berpendapat, yang paling dimungkinkan soal merger adalah BPR yang satu pemilik. "Tapi, mesti persiapan yang bagus. Kami juga meminta ada insentif dari otoritas. Kalau yang tidak satu pemilik itu yang susah, karena tiap provinsi ada dan ini perlu pendekatan dan pemahaman lebih dalam," imbuh Joko. Di sisi lain, kata Joko, BPR punya batasan soal kepemilikan. Sesuai aturan, BPR harus dimiliki warga Indonesia. Meski begitu, pertumbuhan BPR saat ini masih terbilang baik dan tetap bertumbuh. Misalnya saja tahun lalu. Joko bilang, kredit BPR secara industri tumbuh 10%. "Tahun ini, dengan tren ekonomi yang diperkirakan akan membaik, perkiraan pertumbuhan kredit BPR bisa berkisar 13%-15%," tutup Joko. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
