JAKARTA. Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana menepis kekhawatiran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak tepat sasaran. Ia menyatakan, PT Pos Indonesia akan mendekatkan diri ke rakyat guna menyalurkan BLSM.

Ketut mengatakan, sejauh ini, seluruh kantor pos PT Pos Indonesia yang berjumlah sekitar 3200 unit siap mulai melakukan pembayaran BLSM untuk warga miskin. Agar pembayaran BLSM berlangsung lancar, PT Pos Indonesia menyiapkan juru bayar sebanyak 13.000 orang di seluruh Indonesia.

Menyangkut kekhawatiran sejumlah warga miskin seperti gelandangan atau anak jalanan yang tidak tercover dalam program BLSM, Ketut bilang hal itu bisa dicegah. Kuncinya adalah, pendataan dari RT/RW setempat,  agar bisa memperoleh Kartu Perlindungan Sosial (KPS). "Kalau tidak diatur akan timbul kekacauan," kata Ketut.

Terkait adanya 11 daerah yang akan menerima BLSM mulai hari ini, (22/6) dilakukan atas pertimbangan keterjangkauan. "Untuk daerah terpencil yang sulit terjangkau, kami mendekatkan diri kepada rakyat dengan mengirimkan petugas kami ke kantor kelurahan atau desa setempat. Disana bisa dilakukan pembayaran BLSM," ujar Ketut.

Ketut juga menampik adanya potensi terjadinya pungutan liar oleh oknum petugas pembayar BLSM bagi warga miskin yang hendak mengakses BLSM. Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi mengingat pelaksana pembayaran di kantor kelurahan atau desa adalah karyawan PT Pos Indonesia, bukan aparat kelurahan atau desa setempat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memulai memberikan BLSM hari ini, (22/6) dan Senin (24/6). Program ini mulai dijalankan sebagai kompensasi pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013, mulai 22 Juni 2013 Pukul 00.00 WIB, dilakukan penyesuaian harga bensin premium dari semula Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.500/liter. Adapun minyak solar mengalami kenaikan dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 5.500/liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri