JAKARTA.  Pengamat energi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan menteri ESDM baru harus bebas dari berbagai kasus hukum dan jelas rekam jejaknya. Ia bahkan menyarankan agar menteri ESDM teknokrat murni saja agar tidak rentan dipengaruhi.

Ia mengingatkan, mafia migas bermain di beberapa titik seperti royalti dan cost recovery. Dua sektor itu paling banyak dicuri dan diakali oleh mafia sehingga negara menanggung rugi. Mafia migas mengakali sehingga dana cost recovery melambung. Ujungnya negara hanya dapat secuil.

"Jangan dari birokrat atau pengusaha, teknokrat saja. Tentu saja rekam jejaknya bersih sekaligus juga bukan orang lama. Pasalnya, orang lama pasti paham bagaimana pola pencurian sehingga bukan mau memberantas malah mungkin melanjutkan," tegasnya, Minggu (19/10).

Tentu saja, kata Boyamin, para pejabat yang terindikasi bersentuhan dengan mafia migas, seperti bekas Petral, bekas Pertamina, Pertamina yang masih aktif dan juga bekas BP Migas maupun pejabat SKK Migas saat ini yang terindikasi masalah tidak bisa dipilih menjadi tim energi dalam pemerintahan Jokowi.

"Bekas alumni Petral, Pertamina tidak usah dipilih dan pihak yang terlibat di BP Migas seperti kasus tangker kapal Joko Tole tidak usah dipilih. Masa yang terindikasi mau dipilih juga," tandasnya.

Sejumlah nama yang disebut sebut tidak layak menjadi menteri ESDM maupun di tim energi Jokowi adalah Raden Priyono (Mantan Kepala BP Migas), Darwin Silalahi (Presiden Direktur Shell Indonesia), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4), Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina), dan Arie Soemarno (Mantan Dirut Pertamina dan Mantan Dirut Petral).

Nama nama lain yang tidak layak adalah Ahmad Faisal (Mantan Direktur Niaga), Sugiharto (Komisaris Utama), Hanung Budya (Direktur Pemasaran Niaga) dan Hari Karyuliarto (direktur gas).

Boyamin juga mewanti-wanti, jika memang tidak dapat menteri, bisa saja para mafia migas ini beroperasi untuk menyusupkan pejabat di level dirjen atau pejabat lingkaran kekuasaan maupun di level direksi BUMN untuk terus melahirkan atau melanggengkan kebijakan pro mafia migas.

"Jokowi saya yakin tahu, ia bekas pedagang dan dia berjuang keras. Saya yakin ada yang lebih baik di luar nama Karen Agustiawan atau Priyono bekas BP Migas, atau nama-nama lain. Jika orang lama sangat rentan dipengaruhi dan sudah tau penyimpangan sehingga bisa saja malah membiarkan masalah," tandasnya.

Ia memastikan, jika ada menteri ESDM yang terlibat kasus saya akan gugat ke KPK, Kejaksaan, karena kasus minyak zatapi saja tidak jelas sampai sekarang. "Jokowi juga harus mewaspadai para calon yang melakukan manuver lobi politik sana-sini karena tidak akan setia," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto