Jakarta. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan pandangan fraksi mengenai pengunduran diri Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dalam sidang Paripurna DPRD, senin (6/10). PKB melihat pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk menjadi Presiden RI merupakan peristiwa yang patut dibanggakan dan tidak boleh ditolak oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PKB, Muallif Z.A yang membacakan pandangan fraksi menuturkan telah banyak program pembangunan yang berhasil dijalankan oleh Jokowi selama dua tahun. "Program pengembangan sistem transportasi massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, penataan PKL, pengembangan pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat," ungkapnya. Meskipun pemaparan keberhasilan Jokowi tersebut, Muallif juga mengingatkan dalam hal penggunaan APBD 2013 DKI Jakarta yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Hal ini juga harus dicermati oleh Gubernur yang akan datang untuk memperbaiki manajemen sistem sehingga dalam penggunaan anggaran DKI akan mendapat predikat yang lebih baik," tegasnya.
Ini catatan PKB untuk pengunduran diri Jokowi
Jakarta. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan pandangan fraksi mengenai pengunduran diri Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dalam sidang Paripurna DPRD, senin (6/10). PKB melihat pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk menjadi Presiden RI merupakan peristiwa yang patut dibanggakan dan tidak boleh ditolak oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PKB, Muallif Z.A yang membacakan pandangan fraksi menuturkan telah banyak program pembangunan yang berhasil dijalankan oleh Jokowi selama dua tahun. "Program pengembangan sistem transportasi massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, penataan PKL, pengembangan pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat," ungkapnya. Meskipun pemaparan keberhasilan Jokowi tersebut, Muallif juga mengingatkan dalam hal penggunaan APBD 2013 DKI Jakarta yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Hal ini juga harus dicermati oleh Gubernur yang akan datang untuk memperbaiki manajemen sistem sehingga dalam penggunaan anggaran DKI akan mendapat predikat yang lebih baik," tegasnya.
