KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha yang tergabung dalam Kadin, Kamis (26/10) menyampaikan keluhan berusaha ke Presiden Joko Widodo. Selama 3,5 jam mereka menyampaikan banyak keluhan seputar kegiatan usaha kepada presiden. Rosan Roeslani, Ketua Kadin mengatakan, keluhan pertama terkait kemudahan berusaha yang masih sulit. Kadin mengeluh, dalam berusaha, mereka masih dihadapkan pada ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Kadin minta pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan otonomi penuh. "Supaya permasalahan tersebut bisa diatasi," katanya di Komplek Istana Negara, Kamis (26/10). Masalah kedua, berkaitan dengan dominasi BUMN. Atas masalah tersebut, Kadin minta Jokowi untuk memberi kesempatan pengusaha swasta untuk ikut serta dalam pembangunan. Untuk bidang infrastruktur, mereka minta, peran dibuka dengan melarang BUMN maupun BUMD mengerjakan proyek di bawah Rp 100 miliar. Selain itu, Kadin juga meminta Jokowi agar memerintahkan BUMN kembali ke bisnis inti mereka. "Caranya, lepas anak maupun cucu mereka dengan proses transparan dan terbuka," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ini daftar keluhan Kadin ke Jokowi selama 3,5 jam
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha yang tergabung dalam Kadin, Kamis (26/10) menyampaikan keluhan berusaha ke Presiden Joko Widodo. Selama 3,5 jam mereka menyampaikan banyak keluhan seputar kegiatan usaha kepada presiden. Rosan Roeslani, Ketua Kadin mengatakan, keluhan pertama terkait kemudahan berusaha yang masih sulit. Kadin mengeluh, dalam berusaha, mereka masih dihadapkan pada ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Kadin minta pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan otonomi penuh. "Supaya permasalahan tersebut bisa diatasi," katanya di Komplek Istana Negara, Kamis (26/10). Masalah kedua, berkaitan dengan dominasi BUMN. Atas masalah tersebut, Kadin minta Jokowi untuk memberi kesempatan pengusaha swasta untuk ikut serta dalam pembangunan. Untuk bidang infrastruktur, mereka minta, peran dibuka dengan melarang BUMN maupun BUMD mengerjakan proyek di bawah Rp 100 miliar. Selain itu, Kadin juga meminta Jokowi agar memerintahkan BUMN kembali ke bisnis inti mereka. "Caranya, lepas anak maupun cucu mereka dengan proses transparan dan terbuka," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
