KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (BI) menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode 2024-2029. Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2029, Selasa (22/10). "Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna, dikutip dari Antara.
- Pertahanan
- Luar Negeri
- Informatika.
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
- Dewan Pers
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Lembaga Sensor Film (LSF)
- Pemerintahan dalam negeri
- Pertanahan
- Pemberdayaan aparatur.
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- Penegakan hukum.
- Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Pertanian
- Kehutanan
- Kelautan.
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik (Bulog)
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- Badan Karantina Indonesia.
- Infrastruktur
- Perhubungan.
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
- Perdagangan
- Kawasan perdagangan
- Pengawasan persaingan usaha
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
- Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
- Perindustrian
- UMKM
- Ekonomi kreatif
- Pariwisata
- Sarana publikasi BUMN.
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- Kementerian UMKM
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
- Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- Agama
- Sosial
- Perempuan dan anak.
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
- Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- Kesehatan
- Ketenagakerjaan
- Jaminan sosial.
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
- Badan Gizi Nasional.
- Pendidikan
- Olahraga
- Sains dan teknologi.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kementerian Kebudayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Badan Pusat Statistik (BPS).
- Keuangan
- Perencanaan pembangunan nasional
- Moneter
- Sektor jasa keuangan.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Bank Indonesia (BI)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pemerintah Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
- BUMN (PMN dan Privatisasi).
- Energi dan sumber daya mineral (ESDM)
- Lingkungan hidup
- Investasi.
- Mitra kerja:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Dewan Energi Nasional (DEN)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Reformasi regulasi
- Hak asasi manusia (HAM).
- Kementerian Hukum
- Kementerian HAM
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Komnas HAM
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Sekretariat Jenderal DPD RI
- Sekretariat Jenderal MPR RI
- Kantor Staf Presiden (KSP).
