JAKARTA. Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menghapus peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di DKI Jakarta dikhawatirkan bisa memicu konflik dan memperparah kemacetan di luar DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ali Mudakir, Vice President Corporate Communication PT Pertamina di Jakarta, Selasa (17/12). Ali mengungkapkan, ada dua hal yang harus dipertimbangkan bila rencana itu akan dijalankan.

Pertama, Pertamina sebagai salah satu badan usaha hanya menyalurkan atau menjalankan apa yang diminta oleh apa yang menjadi kewenangan pemerintah. "Yang penting ada dasar hukumnya, dan kewenangan BBSM subsidi kewenangan Pemerintah. Pertamina hanya penyalur saja,” kata Ali.

Kedua, lanjut Ali, masalah teknis operasional di lapangan. Menurut Ali, tidak semua mobil Dan kendaraan yang berjalan di wilayah DKI mampu membeli BBM non subsidi. “Kalau masyarakat yang tidak mampu membeli BBM non subsidi otomatis mereka akan bergeser ke daerah mencari BBM bersubsidi," imbuhnya.

Dengan bergesernya masyarakat ke wilayah pinggiran mencari BBM bersubsidi, maka akan menimbulkan kemacetan akibat antrean memperoleh BBM bersubsidi. "Antrean itu bisa saja memicu konflik. Inilah dampak-dampak yang harus disadari pemerintah apabila rencana mau dijalankan," jelasnya.

Ali menegaskan, sekalipun rencana tersebut akan dijalankan, maka Pertamina siap menjalankan, namun ada dampak yang harus dipikirkan oleh Pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri