KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah mengeluarkan surat edaran terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026 yang belum disetujui. Lebih detail, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM telah menandatangani surat edaran ini pada 31 Desember 2025, dengan nomor surat 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2026. Salah satu poin penting yang tertulis adalah terkait dengan RKAB tahun 2026. Di mana, jika telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri terbaru terkait RKAB (Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025) dapat menjadi acuan dan digunakan sebagai dasar kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi terhitung sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
Baca Juga: ESDM Beri Relaksasi RKAB 2026, Tambang Tetap Bisa Berproduksi hingga 31 Maret Adapun, isi Surat Edaran Nomor: 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 untuk pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025) bahwa:
c. RKAB untuk tahun 2026 dan RKAB untuk tahun 2027 yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, wajib untuk disesuaikan kembali dan disampaikan melalui sistem informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; d. dalam hal penyesuaian kembali RKAB tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dimohonkan melalui sistem informasi dan belum mendapatkan persetujuan sampai dengan berakhirnya tahun berjalan, RKAB tahun 2026 yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih dapat diacu dan digunakan sebagai dasar kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
- Dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada tahun 2026, pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan berpedoman pada persetujuan RKAB 2026 sebagai bagian dari persetujuan RKAB untuk periode tiga tahunan (periode 2024 s.d. 2026 atau periode 2025 s.d. 2027) dengan ketentuan:
a. telah mendapatkan persetujuan RKAB untuk Tahun 2026 sebagai bagian dari persetujuan RKAB untuk 3 (tiga) tahun (periode 2024 s.d. 2026 atau periode 2025 s.d. 2027); b. telah menyampaikan permohonan persetujuan penyesuaian RKAB untuk Tahun 2026 melalui sistem informasi terkait RKAB, namun belum mendapatkan persetujuan; c. telah menempatkan jaminan reklamasi untuk tahap kegiatan Operasi Produksi pada tahun 2025; dan d. telah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk tahap kegiatan Operasi Produksi bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), atau wilayah kontrak/perjanjiannya berada di kawasan hutan.
Baca Juga: Penambang Harap Persetujuan RKAB 2026 Dipercepat agar Operasi Tambang Terjaga - Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana angka 2 (dua) dapat melakukan kegiatan penambangan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana produksi tahun 2026 yang telah disetujui sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
- Dalam hal permohonan persetujuan penyesuaian RKAB Tahun 2026 telah disetujui, persetujuan RKAB yang diterbitkan menjadi pedoman pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
Untuk diketahui, skema pengajuan RKAB minerba mengalami perubahan melalui terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Periode pengajuan RKAB per 3 tahun sekali kembali lagi menjadi peraturan lebih awal yang menggunakan periode 1 tahun sekali. Permen ESDM yang mulai aktif sejak 3 Oktober 2025 tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023.
Perubahan ini bersamaan dengan diaplikasikannya sistem MinerbaOne, yang diklaim Kementerian ESDM dapat menyusun RKAB secara elektronik dan telah terhubung langsung dengan platform MinerbaOne, serta dapat diakses melalui laman resmi minerbaone.esdm.go.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
