JAKARTA. Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah disahkan pada Februari lalu. Namun, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada Oktober mendatang, membuat Kementerian Perdagangan harus mengebut penerbitan aturan turunan untuk UU tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Gunaryo, ada dua kebijakan terkait UU Perdagangan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Pertama, peraturan pemerintah mengenai e-commerce dan kedua adalah peraturan presiden tentang pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting.
Ini dua kebijakan prioritas terkait UU Perdagangan
JAKARTA. Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah disahkan pada Februari lalu. Namun, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada Oktober mendatang, membuat Kementerian Perdagangan harus mengebut penerbitan aturan turunan untuk UU tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Gunaryo, ada dua kebijakan terkait UU Perdagangan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Pertama, peraturan pemerintah mengenai e-commerce dan kedua adalah peraturan presiden tentang pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting.