JAKARTA. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia, di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah berjanji memperhatikan pembangunan di sektor riil.

Hal itu dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Trade Expo ke-28 yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan di Jakarta International Trade Expo Kemayoran, Rabu, (16/10). Menurut Wapres, pemerintah merasa perlu menyatukan pandangan mengenai berbagai kebijakan lain di luar ekonomi yang mempengaruhi bisnis di tanah air.

"Kebijakan tersebut adalah kebijakan di sektor riil yang sangat penting untuk dilaksanakan demi kesuksesan bersama," tutur Boediono. Untuk itu, menurut Boediono, ada sejumlah langkah yang akan diambil pemerintah. Pertama, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan biaya logistik.

Bagi wapres, ini sangat penting karena dengan biaya logistik yang lebih murah, ekspor Indonesia bisa bersaing di pasar global. Kondisi itu berarti terjadinya perbaikan daya saing. Wapres juga melihat hal itu sebuah pertahanan terhadap banjirnya impor yang berlebihan. Boediono mengklaim, banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah selama ini. Misal, peningkatan kapasitas pelabuhan di Tanjung Priok dengan akan dibangunnya pelabuhan baru oleh PT Pelindo II dan wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur.

Selain itu, peningkatan kapasitas jalur kereta api double track yang akan selesai tahun depan, pembangunan pembangkit listrik bertenaga 2 x 1000 megawatt di Batang, Jawa Tengah dan perluasan bandara baru di Medan, Surabaya, Bali, Balikpapan dan lainnya. Kedua, pemerintah ingin mengurangi banyaknya regulasi baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat demi mencapai peringkat indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) yang lebih baik dari saat ini. Ketiga, masalah marketing di dunia yang serba cepat. "Kita perlu melihat pasar mana yang tumbuh cepat, mana yang menurun. Mana yang baru yang perlu kita masuki. Langkah gesit ini perlu kita lakukan bersama, antara eksportir yang difasilitasi pemerintah. Pada 2014 ada perubahan dinamika global. Ini yang harus kita monitor," kata Wapres. Dalam hal negosiasi perdagangan, pemerintah telah menandatangani berbagai perjanjian yang harus dilaksanakan. Namun, Wapres menegaskan, pemerintah akan selalu menjaga kepentingan nasional Indonesia. Pada kesempatan itu juga, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menegaskan, semua upaya tersebut memerlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan kalangan pebisnis, keduanya saling membutuhkan.

Kuncinya adalah komunikasi yang jujur antara pelaku bisnis dan pemerintah, komunikasi yang lancar antara keduanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan