KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, alokasi belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 921,4 triliun dalam RAPBN tahun 2021. Rencananya, alokasi tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis pada tahun 2021.

Pertama, untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. Kedua, meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat, termasuk optimalisasi pinjaman luar negeri berbunga murah dan melakukan konversi pinjaman.

Baca Juga: Belanja K/L tahun 2021 akan difokuskan untuk delapan sektor, apa saja?

Ketiga, subsidi yang diarahkan untuk lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan.  Keempat, melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja. 

Kelima, mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan. Keenam, penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Baca Juga: Pemerintah alokasikan anggaran belanja negara Rp 2.747,5 triliun di RAPBN 2021

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati