KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan pihaknya memiliki optimisme bahwa melalui pemerintahan yang baru, program kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) tetap dilanjutkan.

“Kami masih punya harapan dan optimisme, bahwa pemerintahan yang baru akan melanjutkan program atau kebijakan ekonomi dari Pak Jokowi. Karena itu adalah janji daripada saat kampanye dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, baik itu IKN maupun program terkait ekonomi yang lain,” ungkap Edy saat ditemui Kontan, Kamis (02/05).

Untuk diketahui, kebijakan HGBT dikeluarkan pada masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Baca Juga: Asaki Protes Kuota Harian Gas Industri

“HGBT itu kan dikeluarkan di saat masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kami masih memiliki optimisme bahwa ini akan diperpanjang. Dan kami tidak hanya melihat dari sisi politiknya, tapi kami juga melihat dari multiplier effect-nya bahwa dengan kehadiran HGBT, industri keramik dalam negeri sudah mulai bangkit dan memiliki daya saing,” tambahnya.

Edy mengatakan ini terbukti dengan adanya investasi baru  kurang lebih Rp 20 triliun atau target penambahan produksi keramik tahun ini yang mencapai 88 juta meter persegi. 

“Begitu ada investasi baru dan kinerja membaik karena HGBT, kami juga sudah memberikan data kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahwa dari sisi PPN-PPH badan, setelah dan sebelum adanya HGBT itu meningkat 30-an%, meskipun di tengah kondisi Covid-19, tetap memberikan kontribusi kepada negara,” katanya.

Baca Juga: Asaki Kembali Keluhkan Gangguan Suplai Gas Bumi di Industri Keramik

Multiplier effect lainnya adalah penyerapan tenaga kerja baru yang sudah diserap hingga 12 ribu orang. Meski begitu, ia menyadari bahwa ada pihak yang melihat dari sudut pandang berbeda, bahwa dengan diberikannya HGBT ini akan ada penurunan penerimaan negara. 

“Yang kami sampaikan ke pemerintah, jangan melihat gas dari sisi penerimaan negara bukan pajak, harus dilihat multiplier effect-nya, economic driver-nya. Kami harap pemerintah konsisten menerapkan HGBT ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .