JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan program pembangunan infastruktur yang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengharapkan, pelaku jasa keuangan dapat memanfaatkan momentum reformasi struktural dengan menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah. Inisiatif tersebut, kata Muliaman diantaranya adalah menyesuaikan besaran bobot risiko dalam pembiayaan sektor ekonomi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan insentif bagi perbankan dalam mendukung program ekonomi nasional. Selain itu, wasit industri perbankan juga akan memfasilitasi linkage antara bank dengan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD), bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro/ koperasi, untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah. OJK juga akan mengoptimalkan peran bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perbankan nasional. "Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah mengenai pembagian dividen bank BUMN untuk mendukung peningkatan modal dan pertumbuhan usaha. Saya mengharapkan inisiatif ini dapat diikuti oleh bank lain termasuk oleh bank asing agar kemampuan permodalan perbankan nasional semakin kuat," ucap Muliaman di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (16/1). Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini, OJK akan mengarahkan industri jasa keuangan pada tiga hal. Pertama, mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Kedua, meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan berlanjutan. Ketiga, meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan. Muliaman bilang, untuk sektor perbankan, pertumbuhan kredit sebagaimana dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015 yang telah diterima OJK, sebesar 16,46%. "Ini dinilai cukup relevan sesuai kondisi ekonomi saat ini," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ini inisiatif OJK agar bank biayai infrastruktur
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan program pembangunan infastruktur yang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengharapkan, pelaku jasa keuangan dapat memanfaatkan momentum reformasi struktural dengan menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah. Inisiatif tersebut, kata Muliaman diantaranya adalah menyesuaikan besaran bobot risiko dalam pembiayaan sektor ekonomi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan insentif bagi perbankan dalam mendukung program ekonomi nasional. Selain itu, wasit industri perbankan juga akan memfasilitasi linkage antara bank dengan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD), bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro/ koperasi, untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah. OJK juga akan mengoptimalkan peran bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perbankan nasional. "Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah mengenai pembagian dividen bank BUMN untuk mendukung peningkatan modal dan pertumbuhan usaha. Saya mengharapkan inisiatif ini dapat diikuti oleh bank lain termasuk oleh bank asing agar kemampuan permodalan perbankan nasional semakin kuat," ucap Muliaman di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (16/1). Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini, OJK akan mengarahkan industri jasa keuangan pada tiga hal. Pertama, mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Kedua, meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan berlanjutan. Ketiga, meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan. Muliaman bilang, untuk sektor perbankan, pertumbuhan kredit sebagaimana dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015 yang telah diterima OJK, sebesar 16,46%. "Ini dinilai cukup relevan sesuai kondisi ekonomi saat ini," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
