KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa insentif untuk mendukung Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah. Salah satunyam insentif diberikan untuk sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Dalam hal ini, industri di sektor IKNB yang mendapat insentif maupun inisiatif tersebut ialah industri pembiayaan dan industri asuransi. Dimana, kedua sektor inilah yang erat kaitannya dengan KBLBB.

Secara rinci, insentif untuk perusahaan pembiayaan yang pertama ialah pemberian  relaksasi bobot risiko Aset Yang Disesuaikan menjadi 50% untuk penyaluran dana kepada nasabah dalam rangka produksi dan konsumsi KBLBB.

Baca Juga: OJK Sebut Beberapa Tantangan yang Menjadi Kendala dalam Pembiayaan Kendaraan Listrik

“Berlaku untuk pembiayaan yang dibukukan terhitung sejak 18 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023,” tulis Direktur Humas OJK Darmansyah dalam keterangan resminya, Rabu (30/11).

Selanjutnya, uang muka untuk pembelian KBLBB dapat diterapkan paling rendah sebesar 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Asalkan, tetap memenuhi ketentuan dalam POJK 35/2018 dan POJK 10/2019.

Lebih lanjut, penilaian kualitas pembiayaan untuk pembelian KBLBB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sesuai POJK 35/2018 dan POJK 10/2019. 

“Penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBLBB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 51/2017,” imbuh Darmansyah.

Sementara itu, untuk sektor asuransi, penetapan tarif premi atau kontribusi dapat ditetapkan tarif yang lebih rendah dari batas bawah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (SEOJK 6/2017). Ini berlaku hingga 31 Desember 2023.

Baca Juga: Ini Upaya BI dan Perbankan Dukung Transisi Energi

Tak hanya itu, pengenaan risiko sendiri (deductible) juga dapat diterapkan nilai yang lebih rendah dari batasan minimum sebagaimana diatur dalam SEOJK 6/2017, berlaku hingga 31 Desember 2023.

“Dalam menerapkan kebijakan relaksasi tersebut di atas, OJK meminta agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi