KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tepat sasaran.

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 677,2 triliun untuk program tersebut. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pengawasan dapat membangun tata kelola yang baik.

"Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcomenya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah, Senin (15/6).

Baca Juga: Jokowi: Kalau ada yang bandel, maka silakan bapak ibu digigit

Jokowi meminta pengawas agar dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Sehingga dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang alami kesulitan.

Aparat internal pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola.

Sinergi juga perlu dilakukan dengan pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tidak hanya itu, sinergi juga perlu dilakukan dengan aparat penegak hukum. Antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: SKB lima menteri ini akan menentukan nasib tahun ajaran baru dan belajar di sekolah

"Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat indonesia saya yakin kita bisa bekerja lebih baik," terang Jokowi.

Dalam penanganan Covid-19, Jokowi bilang pemerintah harus melakukan respon secara cepat. Hal itu baik dalam sektor kesehatan mau pun dalam sektor ekonomi.

Editor: Noverius Laoli