KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan menyoroti berbagai isu penting negara. Kedua partai besar ini utamanya menyoroti masalah ekonomi. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, SBY sepakat bahwaisu-isu strategis ini harus menjadi bagian utama dari visi misi dan kebijakan pemerintah lima tahun mendatang. Utamanya permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh rakyat. Beberapa isu tersebut antara lain,
pertama, perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, misalnya pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dengan pembangunan infrastruktur situasi moneter termasuk melemahnya nilai tukar rupiah.
Di sisi fiskal, termasuk beban APBN tahun-tahun terakhir ini, juga investasi dan dunia usaha yang dipandang belum bergerak penuh. “Kebijakan pajak yang menjadi perhatian kami haruslah adil tidak membebani rakyat tetapi juga bisa menggerakkan investasi dan dunia usaha,” ujarnya SBY, Selasa (24/7) malam. Dia melanjutkan, masalah energi juga disoroti baik meningkatnya harga minyak dunia, dengan segala implikasinya maupun kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik serta beban yang ditanggung oleh Pertamina dan PLN. “Kami mengetahui semua itu, yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan atau
income dan daya beli golongan kurang mampu dan kurang miskin yang kita sebut dengan
the bottom 40,” tambahnya. Menurutnya, terdapat 40% kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang yang menjadi sorotan dimana ada persoalan disitu. Selanjutnya, hukum dan keadilan. SBY mengakui telah mendengarkan harapan rakyat agar penegakan hukum dan pemberantasaan korupsi itu dilakukan secara adil tidak tebang pilih dan bebas dari intervensi, Juga harapan agar hukum tidak menjadi alat politik. Tentang politik dan demokrasi, SBY sungguh berharap implementasi konstitusi UU dan sistem ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan bernegara kita. Juga pentingnya
checks and balance sheet antar lembaga negara termasuk independensi masing-masing lembaga negara eksekutif legislatif dan yudikatif. “Kebebasan berbicara, termasuk kebebasan pers juga kami lihat, kami juga menduung penertiban hoaks atau berita bohong, tentu dengan harapan penertiban itu dilakukan secara proporsional, adil sifatnya,” katanya. SBY dan Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan kerukunan sosial dan sikap anti radikalisme. Persatuan bangsa dan kerukunan sosial, penting untuk dijamin dan dijaga bersama, juga kebinekaan dan toleransi.
“Kami sependapat kita tidak boleh membiarkan ekstrimisme, radikalisme, terjadi di negeri ini, dengan dalih dan atas nama apapun. Namun kami berdua menolak Islam
phobia, dan sikap teralu mudah mencap sebuah komunitas sebagai kelompok radikal. Ini posisi kami sangat jelas,” jelasnya. Menyangkut perkembangan situasi nasional empat tahun terakhir ini adalah menyangkut ideologi dan dasar negara, SBY dan Prabowo, sepakat untuk berpedoman secara penuh dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945. Keduanya juga menolak dan mencegah perkembangnya upaya untuk menghadirkan ideologi baru yang mengancam Pancasila dan UUD 1945 seperti komunisme dan juga pikiran untuk berdirinya negara agama. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
