KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota Badan Pengawas Keuangan terpilih periode 2019-2024 menjamin BPK kedepannya menjadi institusi yang serius mengaudit lembaga negara meski diisi oleh mantan politisi. "Tidak mungkin (tidak serius mengaudit), karena bila ada Anggota BPK bermain-main dengan audit pasti akan kena kode etik. Di BPK penerapan kode etik berlaku bukan saja pada auditor (ASN) tetapi juga Pimpinan BPK," ujar Harry Azhar Azis kepada Kontan, Kamis (26/9).

Baca Juga: Anggota BPK Mayoritas dari Parpol, Independensi Auditor Diragukan premium Azhar bilang, dirinya dan pimpinan BPK lainnya berkomitmen meningkatkan kesadaran pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin membaik dan menekankan pada kepatuhan sesuai UU.

"Setiap rupiah yang dikelola oleh negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucap dia.

Badan Usaha Patuh, Pekerja Terlindungi JKN

Ia bilang, pencapaian kemakmuran dilihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, gini rasio dan indeks pembangunan manusia. Azhar mengatakan, audit kinerja mesti diperbesar porsi anggarannya, untuk mengetahui sektor atau lembaga mana yang berperan memberikan kontribusi atau kontribusi tertentu dalam rangka menurunkan kemiskinan.

Baca Juga: Selain Rizal Djalil, KPK tetapkan seorang komisaris utama perusahaan tersangka Senada, Anggota BPK terpilih lainnya Pius Lustrilanang bilang, dirinya akan meningkatkan kinerja BPK dalam memeriksa laporan keuangan untuk menjamin agar anggaran bisa diserap secara maksimal untuk kemakmuran rakyat. Ia tidak mempermasalahkan banyak anggota BPK yang berlatarbelakang politik. "Jadi saya pikir tidak ada masalah jika alumni DPR menjadi pimpinan BPK," ucap Pius kepada wartawan usai penetapan Anggota BPK periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen. Sebagai informasi, dari lima anggota BPK yang ditetapkan DPR hari ini, hanya Hendra Susanto yang tidak berlatarbelakang politik. Empat anggota BPK lainnya merupakan mantan anggota DPR.

Aqsanul Kosasih merupakan mantan politisi Partai Demokrat yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi XI DPR.

Baca Juga: DPR pilih 5 Anggota BPK 2019-2024, berikut daftarnya

Pius Lustrilanang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra periode 2009-2014. Daniel Lumban Tobing merupakan anggota DPR 2009-2014 dari Fraksi PDIP. Serta Harry Azhar yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi XI dan Ketua Badan Anggaran DPR.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News