JAKARTA. Selama ini masalah pembebasan lahan menjadi batu sandungan yang sangat terjal dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur. Tak ayal, harapan pun digantungkan setinggi-tingginya ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengembalikan urusan pertanahan dalam lembaga setingkat menteri lewat pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Jokowi pun telah menunjuk Ferry Mursyidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam Kabinet Kerja tersebut. Menanggapi beban berat yang bakal dipikulnya dalam hal penyediaan tanah bagi pembangunan ini, Ferry mengatakan bahwa presiden Jokowi telah memberikan pesan bahwa peran negara akan dimaksimalkan dalam pembebasan lahan bagi pembangunan.

"Jadi jangan sampai ke depan kesan bahwa investor berjuang sendiri untuk membebaskan lahan untuk infrastruktur yang akan dibangun," ujar Ferry di Istana Presiden, Senin (27/10).

Dia menyatakan kesalahan yang terjadi selama ini akan diperbaiki lewat program-program kementerian yang akan menggantikan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama ini. Untuk langkah awal, Ferry berjanji untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan terkait tanah yang selama ini dianggap cukup rumit dan pelik.

Lebih jauh, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan akan mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia dan perangkat aparatur yang dimiliki kementeriannya. "Kami akan bekerja dengan anggaran lama dan akan dilihat perkembangannya nanti," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto