JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan dana Rp 350 miliar untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan. BNPB pun sudah menyiapkan sejumlah jurus mengatasi kebakaran yang hampir saban tahun terjadi ini.

Kepala Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data tahun 2006-2014, pola hotspot atau titik panas di Sumatera dominan terjadi pada Juni - Oktober, sedangkan di Kalimantan pada Agustus - Oktober. 

Khusus di Riau, hotspot banyak terjadi di bulan Februari-Maret sehingga menimbulkan bencana asap. "99% penyebab kebakaran hutan dan lahan ada dibakar oleh oknum," ujarnya. 

Karena itu, BNPB menjalin berkoordinasi dengan Polda dan Bareskrim Polri dalam urusan penegakan hukum.

Asal tahu saja, kebakaran hutan dan lahan telah membawa kerugian ekonomi negara yang besar. "Selama bulan Februari-April 2014, kebakaran di Riau telah merugikan negara sekitar Rp 20 triliun, 2.398 Ha cagar biosfer terbakar, 21.914 Ha lahan terbakar, dan 58.000 orang mengidap ISPA," jelasnya.

BNPB telah mengambil beberapa langkah antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan. BNPB bersama Pemda 9 provinsi di Sumatera dan Kalimantan mengupayakan antisipasi bencana asap dengan menyusun rencana kontinjensi, sosialisasi, patroli, dan penegakan hukum. 

BNPB dan BPBD melakukan water bombing dari udara dengan mengoperasikan 9 helikopter dan modifikasi cuaca di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng. Mempersiapkan mobilisasi 4 batalyon TNI untuk membantu penanganan di lokasi kebakaran. Serta mengalokasikan anggaran siap pakai sebesar Rp 355 miliar. 

"Saat ini dana yang telah terpakai Rp 300 miliar untuk sewa dan operasional helikopter, modifikasi cuaca, aktivitas posko, dan operasional lapangan," ujar Sutopo. 

Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, siap membantu kerja BNPB. "Kami mengerahkan Manggala Agni untuk melakukan patroli setiap hari di kawasan konservasi dan melakukan pemadaman secara mandiri maupun gabungan di kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi," ujar Raffles.

Manggala Agni ini nantinya akan bergabung dengan instansi lain untuk memperkuat Pos Simpul Komando Pengendalian Kebakaran Hutan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Tim pemadaman kebakaran hutan ini juga bertugas melaksanakan groundcheck hotspot dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya pengendalian kebalaran hutan dan lahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto