KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyatakan mendorong perusahaan asuransi untuk bisa berkontribusi di program pemerintah, khususnya dalam hal menyediakan produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengenai hal itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan pada dasarnya AAUI mendukung program yang dilakukan pemerintah, termasuk MBG.

Hanya saja, Budi menerangkan mekanisme keterlibatan perasuransian dalam program MBG juga harus dipikirkan secara matang. Dia bilang jangan sampai tarif premi untuk asuransi diambil selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang memang dialokasikan khusus untuk program MBG.

"Kalau apa pun (program), pasti dukung, tetapi apakah hal itu bisa berjalan sesuai harapan? Kalau dikutip dari angka yang ditetapkan untuk MBG, kami tak keberatan juga, karena itu memang diambil dari APBN. Saya juga tak mau kalau dibilang mengambil keuntungan di dalam kesempitan. Jadi, itu sikapnya," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (13/6).

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

Baca Juga: AAUI Dukung SEOJK 7/2025 untuk Perkuat Tata Kelola Asuransi Kesehatan

Menurut Budi, biaya untuk satu menu MBG saja bisa berbeda-beda di setiap daerah, mengingat harga bahan pangan yang berbeda-beda juga. Tentu hal itu dapat juga memengaruhi mekanisme yang disusun untuk asuransi khusus MBG. 

"Semisal, Rp 15 ribu untuk satu menu di luar Jawa itu tak cukup. Bagaimana kami (asuransi) mau mengambil dari Rp 15 ribu itu untuk mitigasi risikonya?" tuturnya.

Oleh karena itu, Budi kembali menekankan pihaknya tak ingin nantinya asuransi MBG membebankan masyarakat apabila jadi diterapkan. 

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) maupun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sedang menyusun proposal awal terkait keterlibatan industri asuransi dalam upaya mendukung program pemerintah, termasuk program MBG. 

"Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi agar bisa menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi terhadap program MBG," katanya saat konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Untuk penyelenggaraan program MBG, Ogi menerangkan asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi baik terkait penyediaan bahan baku, pengolahan, dan distribusi, serta hal yang menyangkut konsumen. 

Dia bilang ada beberapa risiko yang mungkin bisa didukung oleh asuransi, yaitu risiko food poisoning atau keracunan bagi para penerima MBG, seperti anak sekolah, ibu hamil, dan balita. 

"Selain itu, risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarkaan MBG, termasuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta risiko terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi," tuturnya.

Lebih lanjut, Ogi bilang OJK dengan asosiasi tentunya akan membicarakan juga masalah terkait besaran santunan dan premi yang harus dibayarkan. Dia menambahkan OJK ingin memastikan bahwa besaran premi yang dikenakan untuk program MBG mungkin tak terlalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan bagi beberapa risiko, seperti keracunan makanan atau kecelakaan kerja. 

Baca Juga: AAUI Sebut Asuransi Umum Berpotensi Bentuk Dua hingga Tiga Dewan Penasihat Medis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News