JAKARTA. Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Jakarta, Agung Laksono, mengaku tak ingin terlalu banyak berkomentar tentang tidak konsistennya Aburizal Bakrie dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada). Menurut Agung, inskonsistensi Aburizal dalam memimpin itu menjadi salah satu pemicu konflik di internal Golkar.

"Saya tak ingin menanggapi banyak, biar publik yang menilai sikap inkonsisten (Aburizal) ini," kata Agung, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12).

Agung menjelaskan, sikap Aburizal mendukung Perppu Pilkada telah menabrak keputusan Munas IX Partai Golkar di Bali yang memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Namun, Agung merasa tidak heran karena Aburizal telah sering menunjukkan inkonsistensi dalam memimpin Golkar.

"Perform yang seperti itu yang membuat Presidium (Penyelamat Partai Golkar) terbentuk," ujarnya.

Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, @aburizalbakrie, Selasa (9/12) malam, Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali berubah sikap mendukung Perppu Pilkada. Aburizal mengatakan, usulan untuk menolak perppu datang dari 547 pemilik hak suara di Munas Bali dan 1.300 peninjau.

Pilkada melalui DPRD, kata Aburizal, juga sesuai dengan idealisme Golkar dan KMP yang memperjuangkan prinsip Pancasila. Namun, dia melanjutkan, Partai Golkar melihat ada desakan luas dari masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, substansi dari hadirnya Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Desakan masyarakat dan kesepakatan bersama yang telah dibangun bersama SBY itulah yang menjadi alasan Partai Golkar untuk mengubah sikap terkait Perppu Pilkada. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia