JAKARTA. Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai bagi-bagi uang dalam musyawarah nasional partai merupakan suatu hal yang lumrah. Biasanya, menurut Akbar, uang yang dibagi-bagi berupa uang transportasi untuk membiayai perjalanan para pengurus daerah untuk menuju lokasi munas.

Akbar juga menyebut pembagian uang transportasi pernah terjadi pada saat Jusuf Kalla memperebutkan kursi ketua umum Golkar dalam munas beberapa tahun lalu. Ketika itu, Kalla bertarung melawan Akbar untuk memperebutkan posisi nomor satu di partai berlambang beringin itu.

"Pak JK waktu itu mengaku juga memberi, tetapi untuk transport katanya. Waktu saya dulu juga katakan untuk transport kembali ke daerah, kesulitan, tentu kami akan bantu," ucap Akbar.

Kendati demikian, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar versi Aburizal Bakrie ini mengaku tidak pernah tahu jika ada pembagian uang dalam Munas IX Partai Golkar yang digelar di Bali. Adapun hasil munas di Bali adalah memilih kembali Aburizal sebagai ketua umum secara aklamasi. Ia juga menilai munas di Bali telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam AD/ART Golkar.

"Misalnya, jumlah peserta yang hadir, pimpinan DPD I se-Indonesia dan pimpinan DPD II se-Indonesia, pimpinan dari oganisasi-organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Golkar, dan semua orang tahu siapa yang menjadi pimpinan dari organisasi-organisasi itu dan semua mereka yang dikenal sebagai pimpinan dari organisasi-organisasi tadi itu, baik DPD I, DPD II, maupun yang berafiliasi dengan Golkar, organisasi yang mendirikan, didirikan, dan organisasi sayap semuanya atau sebagian besar mengikuti munas di Bali," paparnya.

Yoseph Pekei, politisi Partai Golkar yang baru dipecat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Deyai, membenarkan adanya politik uang dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. Menurut dia, setiap DPD II mendapatkan sebesar Rp 50 Juta untuk memenangkan Aburizal Bakrie sebagai calon ketua umum Golkar periode selanjutnya.

Karena sudah dipecat sekitar seminggu sebelum pelaksanaan munas, Yoseph memang tidak mendapatkan tawaran uang itu secara langsung. Namun, dia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari DPD II di Provinsi Papua lain yang saat ini tengah mengikuti munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. (Baca: Cerita Ketua DPD Golkar Deiyai yang Dipecat Jelang Munas)

Selain politik uang, lanjut Yoseph, DPD II juga mendapat intimidasi berupa pemecatan seperti yang terjadi terhadap dirinya. Aburizal, kata dia, sering mengadakan pertemuan dengan DPD I tingkat provinsi untuk mengondisikan DPD II yang berbeda sikap. Selain Yoseph, pengurus DPD II lain yang dipecat di antaranya terdapat di Sumatera Utara dan Lampung. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto