JAKARTA. Kondisi politik dalam negeri turut mempertajam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dominasi partai yang berseberangan dengan pemerintah atau Koalisi Merah Putih (KMP)  di pucuk pimpinan parlemen dan MPR ternyata direspon negatif oleh pasar.

Terbukti, Rabu (8/10)  paska pemilihan ketua MPR, rupiah di kurs tengah Bank Indonesia (BI) anjlok 0,42% dari hari sebelumnya menjadi Rp 12.241 dan di spot rupiah melemah 0,3% menjadi 12.239.

Albertus Christian, analis Monex Investindo Futures mengatakan terpilihnya pimpinan MPR dan DPR dari kelompok partai oposisi membuat investor pesimis dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan di tangan Jokowi-JK sehingga menekan rupiah

Menurut Christian, pasar melihat program- program kebijakan pemerintah nantinya akan banyak di tentang oleh parlemen setelah pimpinan parlemen dan MPR di dominasi oleh KMP. Padahal, kata dia, pasar mengharapkan pemerintah dan parlemen sejalan dan mengeksekusi kebijakan yang akan membangun ekonomi Indonesia ke depan.

Namun, Chritian mengatakan faktor dominasi KMP di DPR dan MPR akan berdampak signifikan pada pelemahan rupiah tergantung pada kabinet dan program-program kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi. “Diharapkan ada kebijakan yang menopang energi pertanian dan spending pembangunan infrastruktur. Karena ketiga lini ini bisa menjadi penyeimbang di tengah kebijakan structural. “ jelasnnya.

Christian bilang, jika orang-orang yang akan duduk dijajaran kabinet dan program kebijakan yang ditawarkan lima tahun ke depan sesuai dengan harapan maka rupiah berpotensi stabil di bawah Rp 11.900.  Sebaliknya, jika kabinet dan program yang ditawarkan mendapat kekecewaan dari masyarakat, rupiah akan melemah ke atas 12.300.

Senada, Reny Eka Putri, pengamat pasar uang Bank Mandiri menilai adanya kekuatan yang dominan di parlemen dan MPR  memberi sentimen bagi rupiah. Menurutnya, pasar menilai kebijakan pemerintah nantinya akan banyak ditentang oleh partai oposisi sehingga pertumbuhan ekonomi ke depan tidak akan berjalan dengan baik. “Investor akhirnya banyak yang jual sahamnya,” kata Reny.

Reny melihat  faktor politik tersebut memang berdampak besar pada rupiah. Namun menurutnya, jika kabinet dan Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK sesuai bagus sentimen negatif dari dominasi KMP di parlemen akan terpinggirkan.

Menurut Reny, tidak menutup kemungkinan Rupiah akan menguat kembali pada akhir tahun  jika kabinet jokowi-JK diisi oleh orang-orang yang professional dan kompeten. Sebaliknya, jika kabinet dan program kebijakan pemerintah baru nanti tidak sesuai harapan masyarakat rupiah bisa melanjutkan pelemahannya. “Jadi semua tergantung pada kebijakan dari pemerintah yang baru nnati,” Ujarnya.

Menurut Reny, sebulan ke depan rupiah masih akan melemah dan dengan skenario terburuk  akhir tahun hingga kuartal I 2014 Rupiah melemah di 12.600 -12.700. 

Sementara Farial Anwar Direktur Curenncy Managemen group menilai pandangan yang menyebut kemenangan KMP di parlemen dan DPR melemahkan rupiah keliru.  Ia bilang, rupiah sudah melemah sejak awal tahun 2014 karena penguatan dollar AS setelah rencana kenaikan suku bunga The Fed dan neraca transaksi berjalan serta neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit.

Farial mengatakan situasi politik memang memberi dampak pada rupiah namun hanya bersifat harian. Ia bilang, dominasi kelompok partai oposisi di parlemen dan DPR hanya  berupa bumbu trading harian dan tidak berdampak lama.

Menurut farial, justru bagus jika partai oposisi menang di DPR  agar ada yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. “Lagipula itu adalah konsenkuensi dari system demokrasi yang kita pakai,” ujarnya.

Farial mengatakan rupiah lebih bergantung pada kabinet dan program kebijakan ekonomi Jokowi-JK.  Jika kedua hal tersebut sesuai harapan maka sentimen negatif akan berkurang dan membuat rupiah bergerak stabil. “Potensi menguat memang kecil tapi  dengan kabinet dan program yang bagus akan menahan pelemahan rupiah lebih jauh,” kata dia.

Fariah menambahkan, permasalah rupiah terjadi karena kelemahan dari UU no 24 tahun 2009 tentang lalau lintas devisa dan system nilai tukar serta belum berjalannya dengan baik implementasi uu no 7 tahun 2011 tentang penggunaan rupiah di wilayah NKRI.

Ia menghimbau pemerintah yang baru harus memperhatikan kedua UU tersebut agar bisa mengatasi permasalahan fundamenetal pelemahan rupiah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto