KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk subsidi. Hal ini karena naiknya harga pupuk di pasar internasional dampak kondisi perang Rusia – Ukraina.

Pupuk yang akan disubsidi nantinya hanya pupuk urea dan NPK. Selain itu, pupuk subsidi diantaranya untuk padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, kakao dan tebu rakyat.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga telah berkirim surat ke semua manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) di seluruh provinsi terkait rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI tentang perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Dalam surat tersebut, tidak ada alokasi pupuk subsidi untuk tanaman kelapa sawit.

Baca Juga: Kementan: Pembatasan Pupuk Subsidi Dilakukan Mulai Juli 2022

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung mengatakan, adanya surat tersebut menjadi ironis disaat petani kelapa sawit selama ini sudah mensubsidi biodiesel yang dipakai oleh publik. Begitu juga dengan minyak goreng sawit (MGS) jenis curah yang beredar luas, juga disubsidi oleh petani kelapa sawit.

"Memang disubsidi petani. Sebab duit Pungutan Ekspor (PE) US$ 365/Ton CPO yang dipakai untuk mensubsidi biodiesel dan minyak goreng itu adalah duit petani sawit juga,” kata Gulat saat dihubungi Kontan, Rabu (6/4).

Gulat mengatakan, faktanya ketika PE terbaru tersebut digulirkan, harga tandan buah segar (TBS) petani langsung tertekan hampir Rp 800 per Kg TBS dari sebelumnya sudah Rp 4.500 per Kg TBS.

Gulat menyatakan, petani kelapa sawit sangat merasakan dampak PE tersebut. Tidak butuh 24 jam karena sebelum kebijakan tersebut berlaku pasar sudah meresponnya. Jadi, wajar jika dapat dikatakan bahwa petani kelapa sawit juga telah ikut mensubsidi kepentingan negara ini.

“Kami tidak keberatan, namun sebaliknya "bangga" sudah berguna untuk bangsa ini. Tapi, giliran kepentingan petani sawit (kelompok tanaman perkebunan) tentang pupuk kami tidak masuk dalam kelompok petani yang diprioritaskan,” kata Gulat.

Editor: Yudho Winarto