KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) Fahmi Bagus Mahesa enggan berkomentar soal keterlibatan pemerintah pusat dalam aksi penggabungan usaha perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR).

“Kami tidak paham soal keterlibatan presiden, kami melihatnya ini mungkin inisiatif dari Gubernur Banten,” katanya dalam paparan daring, Kamis (30/4).

Baca Juga: Bank Bukopin (BBKP) bukukan laba bersih Rp 53,7 miliar kuartal I 2020

Sebagai informasi, sebelum teken letter of intent (LOI), Kamis (23/4) digelar rapat terbatas terkait penyehatan Bank Banten yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Gubernur Banten dalam akun Youtube pribadinya menyatakan rapat tersebut juga turut dihadiri oleh menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden disebutnya juga turut memberikan sejumlah arahan. Misalnya memerintahkan OJK membentuk tim khusus dalam rangka penyelamatan Bank Banten. Sementara Bank BJB diminta presiden untuk membantu sepenuhnya operasional Bank Banten.

Baca Juga: OJK proyeksi kredit perbankan tahun ini maksimal cuma tumbuh 2%

Kontan.co.id, telah berupaya mengonfirmasi hal ini kepada OJK, Wahidin, dan Humas Pemprov Banten. Sayang ketiga pihak tersebut tidak memberikan respons.

Editor: Tendi Mahadi