JAKARTA. Untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur, pemerintah akan memangkas setoran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Untuk menutupi setoran yang turun, pemerintah harus ekstra untuk menggenjot penerimaan pajak.

Kepala Ekonom BII Juniman menilai, langkah pemerintah untuk memotong dividen BUMN adalah hal positif. Ini merupakan salah satu insentif fiskal yang diberikan pemerintah bagi BUMN. Dengan memotong dividen, perusahaan BUMN infrastruktur bisa untuk tidak lagi mengandalkan pinjaman dan mendorong realisasi infrastruktur lebih cepat.

Alhasil, ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi tahun depan. Di sisi lain, untuk menambal dari sisi pajaknya dengan adanya perbaikan realisasi infrastruktur akan membuat penerimaan pajak korporasi baik BUMN ataupun non BUMN meningkat. "Setidaknya bisa ada keseimbangan di sini," terang Juniman ketika dihubungi KONTAN, Selasa (9/12).

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, yang bisa jadi harapan untuk mendongkrak penerimaan pajak untuk menambal berbagai perubahan asumsi dalam RAPBN-P2015 adalah dari ekstensifikasi pajak. Dirjen Pajak baru harus mampu memburu masyarakat Indonesia yang belum membayar pajak dan jangan hanya berfokus pada wajib pajak yang sudah ada.

Kementerian Keuangan mencatat dari perkiraan realisasi pajak tahun ini Rp 1.100 triliun, sumbangsih pajak dari non karyawan hanya Rp 4 triliun. Ini tentu angka yang sangat minimal dan kepatuhannya sangat perlu ditingkatkan. "Jangan yang sudah bayar saja yang terus diburu," pungkas David. Adapun dalam APBN 2015, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.201,7 triliun atau naik dari target APBN-P 2014 yang sebesar Rp 1.072,4 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto