KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai wajar jika Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali gagal melahirkan komunike karena kondisi dunia yang penuh ketidakpastian. 

Menanggapi hal ini, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan menghasilkan atau tidaknya komunike dalam agenda G20 menurutnya tidak terlalu penting. 

Hikmahanto menjelaskan bahwa komunike bukanlah dokumen hukum yang diharuskan ada dalam forum G20. Selain itu komunike ini sifatnya komitmen moral. 

"Jadi komunike tidak terlalu penting karena komunike bukan dokumen hukum yang mengikat negara - negara G20," kata Hikmanto pada Kontan.co.id, Minggu (13/11). 

Baca Juga: Ekonom: Tanpa Komunike, Presidensi KTT G20 Tak Mencapai Komitmen Apapun

Selanjutnya Pakar dan Praktisi Hubungan Internasional, Dinna Prapto Raharja menjelaskan fungsi komunike adalah menggambarkan kepada publik apa saja hal-hal yang telah dibicarakan dan disepakati dalam aneka forum dan working groups. 

Dalam ketidakpastian global saat ini menurutnya komunikasi tidak bisa dipaksakan untuk dilahirkan. Dengan kondisi seperti ini menurutnya perlu ada pernyataan presiden. 

"Jadi dari President G20 2022 saja dikeluarkan pernyataan resmi tentang capaian dan harapan ke depanya," terang Dinna. 

Dijelaskannya, karena G20 sifatnya forum, maka hal-hal yang tidak selesai dalam presidensi tahun ini makan akan dibawa lagi ke pertemuan G20 2023. Presiden berikutnya, India, akan mengawal proses mencapai sejumlah kesepakatan yang dianggap perlu. 

"Konteks 2023 tidak akan sama dengan 2022 dan karena itulah sejumlah negara memilih untuk menunda kesepakatan hingga nanti tahun berikutnya lebih ada kepastian, dan hal ini wajar saja," tambah Dinna. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi