KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Odo R.M. Manuhutu mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan protokol kesehatan untuk sektor pariwisata. Adanya protokol kesehatan akan memudahkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankannya.

Meski begitu, Odo mengatakan, pembukaan sektor pariwisata masih harus berdasarkan penanganan daerah dalam menangani covid-19. “Intinya sebetulnya bukan untuk membuka turis domestik dan turis internasional, tapi adalah kita harus membangun dulu rasa percaya, bahwa tempat yang dikunjungi aman dan memperhatikan semua aspek protokol kesehatan,” kata Odo dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/6).

Baca Juga: Insentif Keringanan Pembayaran Listrik dari Kementerian Perindustrian

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maulana Yusran setuju jika pembukaan sektor pariwisata mesti memperhatikan protokol kesehatan. Ia menilai dibukanya kembali sektor pariwisata tergantung pada kesiapan masing-masing daerah.

“Jadi tergantung dari masing-masing daerah, nanti bagaimana mereka memutuskan,” kata Maulana kepada Kontan, Minggu (14/6).

Maulana meminta pemerintah memetakan setiap lini dari pariwisata. Sebab, berbicara mengenai pariwisata akan berkaitan dengan berbagai lini seperti objek wisata, pelaku pariwisata, travel agent, hotel, restaurant dan transportasi. Akan tetapi, jika suatu objek pariwisata belum bisa dibuka karena penerapan PSBB di suatu daerah, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mesti menyiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Maulana menilai saat penerapan new normal mulai dilakukan tak serta merta membuat perekonomian langsung kembali normal. Misalnya terkait penyerapan tenaga kerja, supply, dan demand di pasar.

Baca Juga: Pelaku industri akan dapat subsidi listrik, butuh stimulus Rp 1,85 triliun

“Kita harus cari jalan tengahnya seperti apa, adanya masalah new normal tadi kembali bisa ekonomi dijalankan, tapi memang batasan-batasan tertentu sehingga kita juga aware terhadap penyakit yang pandemi saat ini,” terang Maulana.

Disamping itu, Maulana menilai pergerakan wisatawan lokal dari satu daerah ke daerah lainnya, kemungkinan belum banyak terjadi. Selain karena faktor pergerakan yang terbatas dan pengurusan administrasi seperti surat izin memasuki suatu daerah, juga terkait kewajiban melakukan PCR test atau rapid test yang tentunya menambah biaya.

"Selain mungkin mereka lepas dari mau atau tidak mau bergerak karena situasi masih seperti ini," kata Maulana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo