JAKARTA. Keinginan Presiden terpilih untuk menggenjot pembangunan infrastruktur terganjal. Pasalnya di tahun pertama pemerintahannya, anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 hanya mencapai sekitar Rp 145 triliun saja. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan bahwa besaran dana tersebut kemungkinan besar hanya akan cukup untuk membiayai proyek infrastruktur yang saat ini sudah berjalan saja. Sementara itu, untuk proyek infrastruktur prioritas Jokowi, dalam rangka mengejar pemenuhan target Rencana pembangunan Jangka Panjang, seperti pemenuhan rasio elektrifikasi, air minum dan sanitasi dan perumahan layak, belum masuk dalam anggaran tersebut.
Ini kekurangan anggaran infrastruktur era Jokowi
JAKARTA. Keinginan Presiden terpilih untuk menggenjot pembangunan infrastruktur terganjal. Pasalnya di tahun pertama pemerintahannya, anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 hanya mencapai sekitar Rp 145 triliun saja. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan bahwa besaran dana tersebut kemungkinan besar hanya akan cukup untuk membiayai proyek infrastruktur yang saat ini sudah berjalan saja. Sementara itu, untuk proyek infrastruktur prioritas Jokowi, dalam rangka mengejar pemenuhan target Rencana pembangunan Jangka Panjang, seperti pemenuhan rasio elektrifikasi, air minum dan sanitasi dan perumahan layak, belum masuk dalam anggaran tersebut.