KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti lambannya lelang proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilaksanakan PT PLN. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Yudo Dwinanda menyatakan, lelang proyek PLTS hingga saat ini masih berjalan hanya saja prosesnya agak lama karena ada beberapa kendala. Salah satu penyebab karena lokasinya yang terpencil. “Coba tanya ke PLN deh, tapi intinya kita bicara tempat yang terpencil,
supply yang harus stabil, ada permasalahan harga juga barangkali yang belum sepakat di sana,” ujarnya saat ditemui setelah acara di Enlit Asia 2023 di ICE BSD, Selasa (14/11).
Yudo mengatakan, lelang PLTS untuk menggantikan PLTD itu kerap juga berhadapan dengan masalah tarif sehingga dinilai belum cukup menguntungkan. Melansir catatan sebelumnya, PLN sedang gencar melakukan lelang untuk mengembangkan sejumlah proyek PLTS. Salah satunya melalui program
dedieselisasi, yakni menggantikan pembangkit diesel menjadi PLTS.
Baca Juga: Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) Semester I 2023 Tidak Mencapai Target Diretur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN menjalankan program dedieselisasi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, emisi karbon, sekaligus biaya pokok produksi. Program dedieselisasi tahap I terbagi atas dua cluster yang berada di 94 lokasi. “Pembangkit diesel ini akan digantikan dengan energi baru terbarukan (EBT) yang digabungkan dengan baterai dan ini sedang dilakukan lelang dalam jangka waktu pendek ini akan segera dilakukan pembangunannya,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (15/11). Di dalam materi paparannya, potensi pengembangan tambahan 800 MWp solar PV untuk tahap dua dan tiga. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu menyatakan, penggunaan pembangkit diesel harus dikurangi secara bertahap. “Sehingga tidak ada lagi PLTD yang beroperasi di 2030,” ujarnya dalam kesempatan yang sama. Jisman mengungkapkan, program dedieselisasi dilaksanakan 5.200 PLTD tersebar lebih dari 2.130 lokasi di seluruh Indonesia. Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna menjelaskan, saat ini sudah cukup ada ketertarikan pelaku usaha ke program konversi PLTD ke PLTS. Meski kendalanya cukup sama yaitu tempat yang terpencil dan tersebar yang membuat keekonomiannya menantang.
Baca Juga: Tidak Suntik Mati PLTU, Pemerintah Pilih Lakukan Opsi Ini “Usulan kami untuk menghimpun proyek-proyek yang ada menjadi paket tertentu tetap perlu didorong untuk bisa menjadi daya tarik,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Rabu (8/11).
Putra menjelaskan, proyek prioritas JETP menunjukkan bahwa dari evaluasi sekretariat pelaksanaan dedieselisasi dengan EBT termasuk hal paling penting dan efisien untuk dilakukan. “Pendanaan JETP diharapkan bisa benar-benar diberikan pada rate yang kompetitif untuk menopang keekonomiannya. Pendanaan yang kompetitif akan membantu keekonomian bagi pelaku usaha,” terangnya. Putra menyatakan, bila terealisasi, penggunaan dana bantuan dari program seperti JETP juga dapat membantu untuk membuat skala prioritas proyek dedieselisasi. Mana yang akan menjadi komitmen utama PT PLN, mengingat daftar proyek yang panjang dan progress yang cukup terbatas. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
