KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Imbauan penundaan keberangkatan jemaah umrah akibat eskalasi konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran bagi para pelaku usaha perjalanan ibadah. Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi penyelenggara maupun jemaah Indonesia.

Ketua DPP Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu), Farid Aljawi, mengungkapkan imbauan tersebut mengakibatkan kebingungan karena tidak sinkron dengan kondisi di Arab Saudi.

"Himbauan penundaan keberangkatan, mengakibatkan membatalkan keberangkatan dan menunda. Artinya rekomendasi penundaan hanya dari Indonesia saja, Saudi nggak ada itu, nggak ada masalah. Itu ada pengumuman resminya makanya kita pun bingung," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (5/3/2026).

Ramadan Berkah : Bank Mandiri Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Baca Juga: Mendikdasmen Tegaskan Tak Ada Anggaran Pendidikan yang Dipotong Untuk MBG

Farid menjelaskan, ketidaksinkronan kebijakan ini berdampak langsung pada biaya yang sudah dibayarkan. Meski maskapai penerbangan umumnya bersedia melakukan penjadwalan ulang (reschedule), namun biaya hotel di Mekkah dan Madinah tidak dapat dikembalikan (non-refundable).

"Dari sisi kita, yang tidak bisa itu adalah hotel (refund), ya karena hotel sudah kita siapkan semua. Hotel itu tidak bisa di refund dan dia sudah mengeluarkan statement, karena Saudi sudah membuat statement resmi bahwa di Saudi nggak ada masalah dan aman-aman aja," tegasnya.

Farid menuturkan, saat melakukan rapat bersama Kementerian terkait, pihaknya menyampaikan kondisi saat ini dinilai berbeda jauh dengan masa pandemi. 

"Ketika saya rapat di Kementerian kemarin, kita sampaikan bahwa ini tidak seperti COVID. Kalau COVID itu, negara tujuannya menutup dan ditutup Saudi kan menutup karena pandemi, kalau ini kan tidak ditutup," imbuhnya.

Dia membeberkan, operasional penerbangan yang masih berjalan normal. Maskapai seperti Saudi Airlines, Garuda Indonesia, Lion Air, hingga Batik Air masih tetap terbang. Di bandara pun aktivitas keberangkatan jemaah umrah dilaporkan masih ramai.

Menurut Farid, pengusaha travel merasa terjepit karena dokumen dan pesanan jemaah biasanya sudah rampung dua minggu sebelum keberangkatan. Ia pun mengutip pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang menyatakan Kerajaan Saudi Arabia (KSA) dalam kondisi aman terkendali dan melarang penyebaran berita bohong.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. 

"Makanya kita menyarankan sebaiknya ketika membuat kebijakan harus menyesuaikan dengan kebijakan negara yang akan kita tuju, sehingga terjadi sinkron dan juga tidak memberatkan semua pihak," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News