KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para kreditur Petroselat Ltd menyampaikan kekecewaannya lantaran tidak menanggapi secara serius proposal perdamaian yang diajukannya kepada perusahaan tersebut. Untuk itu, para kreditur mengajukan beberapa upaya terakhir untuk berdamai.

Pertama, para kreditur meminta Petroselat dapat segera menjalankan proses divestasi saham kepemilikan petronusa, Internasional Mineral Resource (IMR), dan operatorship Petroselat di selat panjang PSC dengan secepatnya.

Adapun divestasi itu dilakukan paling lambat 12 Oktober 2017. "Pada tanggal yang dimaksud perusahaan itu sudah harus mengirimkan surat permohonan untuk dataroom selat panjang keadaan SKK Migas," tulis salah satu kuasa hukum kreditur Petroselat dari PT Sentosa Negara Mulia Shipping dan PT OSCT Indonesia Hendra Setiawan Boen dalam suratnya yang diterima Kontan.co.id, Selasa (10/10).

Kedua, apabila sudah mulai membuka dataroom maka para kreditur akan membantu secara proaktif menjaring calon investor baru untuk didaftarkan dalam list calon partner dalam dataroom selat panjang.

Ketiga, para kreditur meminta Petroselat untuk mempertimbangkan penggunaan konsultan independen yang kredibel untuk membantu proses dataroom dan mendapatkan akses yang luas kepada calon investor.

Hendra pun mengatakan, apabila hal-hal tersebut tidak dijalankan oleh Petroselat maka para kreditur akan berlanjut dengan proses pemungutan suara (voting) terhadap proposal perdamaian yang sebelumnya disampaikan.

Dan jika mayoritas kreditur menolak, maka Petroselat yang saat ini dalam keadaan pailit akan dinyatakan dalam insolvensi dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI) selaku induk usaha Petroselat akan kehilangan wilayah kerja di Selat Panjang. Yang mana pada pertengahan Agustus 2013 SUGI mendapat nilai akuisisi sebesar US$ 88,8 juta.

Adapun berdasarkan agenda dari kurator kepailitan, agenda voting dimungkinkan dilakukan pada 18 Oktober nanti setelah melaporkan hasil pertemuan kepada hakim pengawas. Sementara itu, General Manager Petroselat Aries Simbolon menyampaikan, butuh proses yang panjang untuk membuka dataroom.

Alasannya, Petroselat merupakan aset-aset milik negara. "Jadi, memang butuh persetujuan dari sana sini," ungkapnya, Selasa (10/10). Ia juga melanjutkan, segala semua masukan akan dipertimbangkan oleh perusahaan. "Semua akan digodok dan menghasilkan hasil yang terbaik para kreditur dan sesuai dengan kemampuan perusahaan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini